Pewarta : Suleman Latantu
Palu, Alasanews– Besarnya anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Buol tahun 2026 yang disebut-sebut mencapai Rp15 miliar menuai sorotan tajam. Nilai fantastis tersebut dinilai tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat dan transparansi penuh dari pihak terkait.
Sumber terpercaya menyebutkan, total anggaran Pokir DPRD yang dialokasikan dalam perencanaan tahun 2026 menyentuh angka Rp15 miliar. Anggaran ini berasal dari ratusan usulan yang diajukan melalui mekanisme Pokir DPRD.
Besarnya nilai tersebut langsung memantik kekhawatiran berbagai pihak. Tanpa pengawasan yang ketat, anggaran miliaran rupiah ini berpotensi tidak tepat sasaran dan jauh dari kebutuhan prioritas masyarakat.
Publik menilai, seluruh usulan Pokir DPRD wajib dibuka secara terang kepada masyarakat. Mulai dari jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, hingga besaran anggaran yang dialokasikan.
“Ini uang rakyat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat harus tahu apa saja yang diusulkan DPRD melalui Pokir, agar bisa ikut mengawasi,” tegas salah satu sumber. Senin (6/4/26).
Keterbukaan ini dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah munculnya program-program yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan nilai mencapai Rp15 miliar, pengawalan terhadap Pokir DPRD bukan lagi sekadar imbauan, melainkan keharusan. Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.
Jika tidak dikawal, anggaran besar tersebut dikhawatirkan rawan disalahgunakan atau dialihkan pada kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama daerah.
“Jangan sampai usulan hanya sekadar formalitas, tapi pelaksanaannya tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ini yang harus dicegah,” lanjut sumber tersebut.
Harus Selaras dengan Prioritas 2025
Anggaran Pokir DPRD juga harus benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Setiap program yang diusulkan wajib memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan terukur.
Pemerintah daerah dan DPRD dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak nyata, terutama dalam penanganan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan dasar masyarakat.
Isu ini menjadi ujian serius bagi komitmen DPRD Kabupaten Buol dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara murni. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat pun diharapkan tidak tinggal diam. Keterlibatan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai arah dan tujuan.
Dengan anggaran sebesar Rp15 miliar, Pokir DPRD seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan justru menjadi ruang gelap yang minim pengawasan.
Publik berhak tahu. Anggaran besar wajib dikawal.
