- Pertemuan Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan Bupati Amurudin Tamoreka bersama Kepala SKK Migas di Jakarta.(Ist).
ALASANNEWS, (Jakarta) – Langkah progresif diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengawal hak daerah di sektor energi.
Tidak ingin sekadar menunggu di daerah, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, SP., MP., MM., mendatangi kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta Jumat pagi (24/4/2026).
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat realisasi Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Senoro-Toili—salah satu blok migas paling strategis di timur Pulau Sulawesi.
Menuntut Kepastian Regulasi
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun tegas berlangsung pukul 09.00 WIB tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan pesan jelas: daerah ingin kepastian. Ia meminta SKK Migas memastikan bahwa seluruh tahapan penawaran PI 10 persen berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut. "Kita merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
Aturannya sudah jelas, tahapannya sudah ada. Kehadiran kami di sini untuk memastikan bahwa hak daerah ini segera diserahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Anwar Hafid di hadapan jajaran pimpinan SKK Migas.
Senada dengan Gubernur, Bupati Banggai Amirudin menekankan bahwa keterlibatan daerah melalui PI 10 persen bukan sekadar soal bagi hasil, melainkan tentang transparansi dan peran aktif daerah dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
SKK Migas Beri Lampu Hijau
Respon positif datang dari pihak SKK Migas. Dalam pertemuan tersebut, mereka berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di WK Senoro-Toili.
SKK Migas berjanji akan menginstruksikan KKKS terkait untuk segera melayangkan penawaran resmi secara tertulis kepada BUMD yang telah ditunjuk, yakni PT Banggai Energi Utama (Perseroda). Penetapan BUMD ini sendiri sebelumnya telah melalui verifikasi ketat dan ditetapkan langsung melalui Keputusan Gubernur Sulteng.
"Kami akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini. Penawaran tertulis kepada BUMD akan menjadi langkah krusial berikutnya agar proses pengalihan ini memasuki babak final," ungkap perwakilan SKK Migas dalam rapat tersebut.
Harapan Besar Bagi Banggai dan Sulteng
Wilayah Kerja Senoro-Toili selama ini dikenal sebagai tulang punggung industri hulu migas di Sulawesi Tengah. Keberhasilan pengalihan PI 10 persen ini diprediksi akan membawa dampak ekonomi yang masif bagi masyarakat.
Selain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterlibatan BUMD dalam kepemilikan saham 10 persen ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, serta memperkuat modal daerah untuk mendanai program-program kerakyatan di Kabupaten Banggai.
Pertemuan di Jakarta ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dengan pengawalan langsung dari dua pucuk pimpinan daerah tersebut, masyarakat Sulawesi Tengah kini menantikan realisasi nyata dari kedaulatan energi di tanah Maleo.***
