ALASANNEWS, (Palu)- Jagat media sosial Sulawesi Tengah dihangatkan oleh isu program "Subuh Berkah" yang menyebutkan adanya dugaan pungutan sebesar Rp500 ribu yang dibebankan kepada setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulawesi Tengah memberikan klarifikasi. Pihaknya membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa isu yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, adalah informasi yang tidak berdasar dan jauh dari kenyataan di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah, Rustam Aripudin yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan program Subuh Berkah, menyatakan keberatan atas narasi yang berkembang. Menurutnya, tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, dari Gubernur untuk menarik iuran dengan nominal tertentu kepada para pejabat OPD.
"Saya sebagai koordinator kegiatan Subuh Berkah sangat tidak menerima pemberitaan tersebut. Apalagi, Bapak Gubernur tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk meminta kontribusi kepada OPD dengan jumlah tersebut," tegas Rustam Aripudin saat dikonfirmasi Alasannews Senin (20/4/2026) lewat pesan WhstsApp
Kesukarelaan dan Kesederhanaan
Rustam menjelaskan bahwa filosofi utama dari program Subuh Berkah adalah ibadah dan kebersamaan. Oleh karena itu, kontribusi dari OPD bersifat sukarela dan didasarkan pada prinsip kemampuan masing-masing instansi, bukan sebuah kewajiban yang bersifat mematok angka.
Ia membeberkan arahan Gubernur Anwar Hafid yang justru selalu meminta agar kegiatan ini dilaksanakan sesederhana mungkin tanpa memberatkan pihak mana pun.
"Beliau selalu menyampaikan bahwa kontribusi disesuaikan dengan kemampuan OPD. Bahkan, kalau hanya menyediakan air minum saja tidak masalah. Tidak pernah ada penyampaian nominal (Rp500 ribu) itu," tambahnya.
Hanya Senilai Air Mineral
Rustam mengungkapkan fakta administratif terkait pelaksanaan kegiatan. Pihaknya memang mengeluarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah. Namun, isi surat tersebut sangat jauh dari angka dalam isu yang beredar.
Dalam surat pembagian tugas tersebut, kontribusi yang diharapkan dari OPD sebagai penanggung jawab kegiatan hanyalah berupa penyediaan logistik ringan, seperti lima dus air mineral atau jika dikonversi ke nilai rupiah hanya sekitar Rp200 ribu.
"Tidak benar jika ada jumlah Rp500 ribu per orang, apalagi dihitung sampai 52 orang (kepala OPD). Angka puluhan juta yang diisukan itu sangat jauh dari fakta yang ada," kata Rustam.
Kurangnya Klarifikasi
Pihak Biro Kesra menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa melakukan konfirmasi atau check and recheck terlebih dahulu kepada penyelenggara. Rustam mengajak masyarakat maupun pihak yang melontarkan tudingan untuk datang langsung melihat prosesi Subuh Berkah agar mendapatkan gambaran yang utuh dan jernih.
Program Subuh Berkah ini, menurutnya, adalah murni kegiatan dakwah menjadi agenda rutin yang diinisiasi Gubernur Sulteng H Anwar Hafid bertujuan mempererat silaturahmi antara pemerintah dan umat di waktu subuh. Antusiasme sebenarnya justru sangat tinggi, di mana banyak pihak luar secara sukarela menawarkan bantuan demi kelancaran dakwah tersebut.
"Ini adalah kegiatan dakwah. Bahkan banyak pihak yang sebenarnya ingin menyumbang secara mandiri. Kami melibatkan OPD pun agar ada rasa memiliki dan kebersamaan, karena setiap pelaksanaan melibatkan enam hingga tujuh OPD sekaligus beserta jajarannya," tutup Rustam.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya dan tetap mendukung program-program yang bersifat syiar dan sosial demi kemajuan daerah.***
