- Potret warga miskin bersama keluarga di depan rumah mereka. BPS Sulteng kembali meliris laporan angka kemiskinan di Sulteng per Maret 2024.(Foto: kemensos.go.id)
Oleh: Elkana Lengkong/ Redaktur Eksekutif
ALASANNEWS, (Palu) – Ada sebuah getaran yang berbeda di Ballroom Hotel Grand De Syah, Palu, pada Senin (27/4/2026).
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang biasanya terjebak dalam sekat-sekat birokrasi yang kaku. Namun hari itu berubah menjadi panggung refleksi moral yang menyentak kesadaran.
Di podium, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, tidak sedang ingin bermain dengan deretan angka manis. Mantan Bupati Morowali dua periode ini justru melontarkan frasa yang mengoyak zona nyaman para pemangku kepentingan yang hadir: "Rasa malu."
Bagi Anwar, kemiskinan di Sulawesi Tengah bukan sekadar variabel statistik dalam tabel BPS. Ia adalah fakta kemanusiaan yang menyesakkan dada. Bagaimana mungkin, di tanah yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah—emas, nikel, hingga lahan pertanian yang membentang luas—rakyatnya masih harus bergulat dengan keterbatasan untuk sekadar memenuhi kebutuhan perut?
Paradoks di Tengah Kelimpahan
- Gubernur Dr H Anwar Hafid M.Si dan H Muhidin Said Wakil Ketua Banggar DPR-RI. (Ist).
Melalui pesan WhatsApp kepada Alasannews, Anwar menegaskan bahwa semangatnya menuntaskan kemiskinan adalah harga mati.
"Saya ungkapkan masalah kemiskinan ini fakta. Harus ada gerakan, dan rasa malu itu harus muncul karena negeri ini kaya raya. Pertanyaannya, kok orang miskinnya masih banyak? Bahkan di atas rata-rata nasional," tegasnya dengan nada yang tak bisa disembunyikan kegundahannya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 memang menyajikan potret yang kontras.
Angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih bertengger di level 10,52 persen. Meski ada tren penurunan sebesar 0,40 persen dibanding tahun sebelumnya, namun bagi Anwar, kecepatan ini terlalu lambat. Masih ada 345,38 ribu jiwa di bawah Garis Kemiskinan sebuah garis yang sangat rentan goyah oleh badai inflasi.
Ketimpangan antara kota (6,40%) dan desa (12,66%) menjadi luka yang harus segera dibasuh. "Sangat ironis. Jangan sampai kita ibarat tikus yang mati di lumbung pangan sendiri," ujar Anwar.
Filosofi Kereta Kuda dan Satu Data
Menghadapi tantangan fiskal yang sedang menyusut, Anwar Hafid tidak kehilangan akal. Ia memperkenalkan metafora "Filosofi Kereta Kuda". Dalam pandangannya, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah kuda-kuda yang menarik kereta kesejahteraan rakyat.
"Kita harus berlari dalam satu irama, satu tarikan napas, dan menggunakan satu data yang sama. Jika satu kuda lari ke kiri dan yang lain ke kanan, kereta ini akan terbalik," jelasnya.
Kunci dari sinkronisasi ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Anwar menolak kebijakan yang meraba-raba. Intervensi harus by name, by address, hingga menyentuh Desil 1—kelompok kemiskinan ekstrem yang paling membutuhkan uluran tangan negara.
Suara dalam Diam
Namun, bagi Anwar, secanggih apa pun data, ia akan tetap menjadi benda mati tanpa kepekaan pemimpin. Ia meminta seluruh aparatur, dari Kepala Desa hingga Kepala Dinas, untuk memasang "antena sosial" yang tajam.
"Orang miskin itu tidak banyak bicara. Mereka tidak melakukan demonstrasi setiap hari. Karena itu, pemimpin mesti lebih sensitif," katanya. Ia memberikan analogi yang menohok tentang realitas perut rakyat: dijanjikan 1 kg emas tahun depan takkan berarti apa-apa dibandingkan 1 kg beras hari ini. Makan adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda dengan janji-janji statistik.
Memutus Rantai Lewat "9 Berani"
Langkah berani Anwar ini mendapat sorotan positif dari pakar pembangunan, Dr. Hasanuddin Atjo, MP. Ia melihat Anwar sebagai sosok The Inspiring Leader yang tidak hanya memerintah dari balik meja, tapi hadir dalam denyut nadi warga.
Melalui payung program "9 Berani", khususnya sub-program Berani Sehat dan Berani Cerdas, Anwar sedang membangun "tangga" bagi anak-anak keluarga miskin. Dengan kesehatan terjamin dan pendidikan gratis yang berkualitas, ia sedang memutus rantai kemiskinan agar tidak diwariskan ke generasi berikutnya.
Ikrar Menjemput Martabat
Musrenbang 2026 telah usai, namun gaungnya baru saja dimulai. Target menurunkan kemiskinan hingga angka 4-5 persen pada akhir masa jabatan (2029-2030) mungkin terdengar ambisius, bahkan bagi sebagian orang dianggap utopis.
Namun, dengan "rasa malu" sebagai bahan bakar dan komitmen yang tegak lurus pada kepentingan rakyat, Anwar Hafid sedang membuktikan bahwa pembangunan bukan soal seberapa banyak gedung yang berdiri, tapi seberapa banyak air mata kemiskinan yang bisa diusap. Di tangan Anwar, Sulawesi Tengah kini sedang berjuang menjemput kembali martabatnya yang hilang di tengah kelimpahan alamnya sendiri.***
