Alasannews.com | PONTIANAK – Pergantian kepemimpinan di jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas penegakan hukum di wilayah Bumi Khatulistiwa. Harapan besar pun disampaikan berbagai kalangan masyarakat terhadap Kapolda baru Kalbar agar mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Pakar hukum dan kebijakan publik Dr. Herman Hofi Munawar menilai, kehadiran Kapolda baru membawa optimisme baru bagi masyarakat Kalimantan Barat. Menurutnya, pengalaman serta rekam jejak yang dimiliki pimpinan baru Polda Kalbar diyakini dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Kehadiran Kapolda baru tentu membawa harapan baru dalam penegakan hukum di wilayah Kalimantan Barat. Saya meyakini pengalaman luas yang dimiliki beliau akan memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum dan stabilitas di wilayah hukum Kalbar,” ujar Herman Hofi kepada media, Senin (11/5).
Namun demikian, Herman menegaskan terdapat persoalan mendasar yang harus segera menjadi perhatian serius pimpinan baru Polda Kalbar, yakni pembenahan total terhadap kinerja penyidik di seluruh tingkatan kepolisian, mulai dari Polsek, Polres hingga Polda.
Menurutnya, sektor penyidikan merupakan inti utama dalam sistem penegakan hukum. Jika proses penyelidikan dan penyidikan berjalan buruk, maka seluruh rantai mekanisme penegakan hukum akan ikut terdampak dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
“Urusan penyidikan adalah jantung dari penegakan hukum. Rusaknya penyelidikan maka rusak pula seluruh mekanisme penegakan hukum. Masyarakat Kalbar sangat mendambakan proses hukum yang transparan, profesional, bebas dari keberpihakan, dan tetap berprinsip pada benar dan salah berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan untung dan rugi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan laporan masyarakat agar tidak terjadi penundaan perkara yang dinilai merugikan pencari keadilan. Karena itu, Herman meminta agar para penyidik tidak dibebani tugas di luar fungsi utama mereka sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan.
Selain itu, Herman menekankan seluruh proses penyidikan harus berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi ataupun praktik yang menyimpang dari prinsip profesionalisme hukum.
“Pembenahan kinerja penyidik menjadi sangat urgen agar setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan tepat. Penyidik jangan dibebani tugas lain selain fungsi penyidikan, sehingga fokus terhadap penanganan perkara dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai SOP dan aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Herman menilai masyarakat Kalimantan Barat akan terus mengawasi kinerja Kapolda baru secara aktif. Publik, kata dia, berharap adanya langkah nyata dalam melakukan pembersihan internal serta pembinaan berkelanjutan terhadap aparat penyidik agar benar-benar menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.
Menurutnya, transparansi dalam setiap penanganan kasus akan menjadi indikator utama keberhasilan kepemimpinan Kapolda baru di mata masyarakat. Ia berharap Kalimantan Barat dapat menjadi contoh wilayah dengan sistem penegakan hukum yang humanis namun tetap tegas dan berwibawa.
“Transparansi penanganan kasus akan menjadi barometer utama masyarakat dalam menilai keberhasilan kepemimpinan Kapolda baru. Kita berharap Kalbar menjadi contoh wilayah dengan penegakan hukum yang humanis, tegas, dan berwibawa,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Herman Hofi menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Kapolda baru Kalimantan Barat seraya berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh integritas demi kemajuan penegakan hukum di daerah tersebut.
“Selamat bertugas kepada Kapolda baru Kalimantan Barat. Semoga amanah ini dapat ditunaikan dengan penuh integritas demi kemajuan penegakan hukum di Bumi Khatulistiwa,” pungkasnya.
NS : Pengamat Hukum & Kebijakan Publik*
Editor/gun*
