Alasannews.com, PALU – Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, mempertanyakan penanganan persoalan dugaan PPPK “siluman” yang disebut marak terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Pertanyaan tersebut disampaikan Muslimun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (25/5).
Dalam forum tersebut, Muslimun menyoroti sejauh mana langkah Pemerintah Kota Palu dalam menindak PPPK yang diduga bermasalah. Ia mempertanyakan berapa banyak PPPK “siluman” yang telah diberhentikan serta alasan DPRD hingga kini belum menerima laporan resmi terkait penanganannya.
“Sejauh ini sudah berapa banyak PPPK siluman yang diberhentikan oleh Pemkot Palu. Kenapa DPRD sampai saat ini belum menerima laporannya,” ujar Muslimun dalam rapat tersebut.
Menurutnya, persoalan tersebut penting untuk mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam pembiayaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Muslimun menjelaskan, pemerintah daerah nantinya akan diperhadapkan pada kebijakan Menteri Keuangan terkait batas maksimal pembiayaan ASN sebesar 30 persen dari total anggaran daerah.
Sementara itu, kata dia, beban penganggaran ASN di Kota Palu saat ini disebut telah mencapai sekitar 50 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Muslimun saat pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2025 dalam RDP yang digelar siang tadi.
