Alasannews.com – Pemerintah Kabupaten Tolitoli bergerak cepat mempercepat hibah lahan eks Kampus Madako untuk pembangunan Gedung Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaji). Di saat yang sama, penataan aset daerah yang tersebar di luar Kabupaten Tolitoli menjadi perhatian serius menyusul temuan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tolitoli H. Amran Hi. Yahya saat memimpin rapat pembahasan hibah lahan dan pengamanan aset daerah di Ruang Kerja Bupati, Kamis (18/6/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Moh. Besar Bantilan, Ketua DPRD Sriyanti Dg Parebba, Sekretaris Daerah Moh. Asrul Bantilan, pimpinan OPD terkait, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tolitoli.
Dalam arahannya, Bupati Amran meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait tidak memperlambat proses administrasi hibah lahan eks Kampus Madako yang berlokasi di Jalan Madako Nomor 1, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan.
Menurutnya, seluruh dokumen pendukung, mulai dari sertifikat hingga bukti kepemilikan aset, harus segera diselesaikan agar pembangunan Gedung Pelayanan Haji dan Umrah dapat segera direalisasikan.
"OPD terkait segera lengkapi dokumen administrasi, sertifikat, dan bukti kepemilikan aset. Jangan sampai terhambat birokrasi. Pelayanan haji harus makin dekat ke masyarakat," tegas Bupati Amran.
Selain membahas hibah lahan, rapat juga menyoroti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang menunjukkan masih perlunya penguatan tata kelola Barang Milik Daerah.
Pemerintah Kabupaten Tolitoli pun berkomitmen melakukan penertiban, inventarisasi, serta optimalisasi seluruh aset daerah agar pengelolaannya lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut dinilai penting, tidak hanya untuk mendukung proses hibah kepada Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antardaerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat itu, Pemerintah Kabupaten Tolitoli bersama DPRD juga menegaskan komitmen membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif. Keduanya sepakat bahwa transparansi dan pengelolaan aset yang baik menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, tertib, dan berkelanjutan.***
