Kayong Utara, Alasannews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjaga stabilitas perekonomian masyarakat melalui tiga fungsi utamanya : legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan. Mereka memastikan kebijakan dan alokasi dana pemerintah daerah (seperti APBD) berpihak pada rakyat, mengendalikan inflasi, serta mendorong program bantuan langsung atau padat karya.
Salah satu langkah konkrit yang diambil, DPRD Kayong Utara terus mendorong penguatan pengawasan dan koordinasi antarpemangku kepentingan, guna menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, serta mendukung keberlanjutan industri sawit di Kayong Utara.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kayong Utara, Abdul Zamad, S.Pd. dihadapan awak media diruang kerjanya, bahwa DPRD Kayong Utara sudah melakukan koordinasi kepada Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum lama ini.
Menurutnya, penetapan dan keseragaman harga TBS merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, agar memperoleh harga yang adil dan transparan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat terus menjaga sinergi, guna menciptakan iklim usaha perkebunan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu juga keseragaman harga sawit disetiap wilayah maupun perusahaan, dapat menghindari terjadinya kerusakan jalan, karena menurut Zamad masyarakat cukup menjual sawitnya diwilayahnya sendiri atau perusahaan terdekat tanpa harus menjual TBSnya ke tempat yang jauh demi mendapati harga yang mahal.
“Jika terdapat keseragaman harga sawit, seperti contoh di PT. KAP, PT. KAL dan PT. CUS harganya seragam, otomatis sawit yang ada dilokasi tersebut mereka tidak akan bawa kemana-mana, satu hal untuk menghidari jalan kita rusak” ujarnya.
Dalam hal pengembangan sektor pertanian DPRD Kayong Utara sepenuhnya mendukung program pemerintah pusat dalam menciptakan ketahan pangan nasional, menurutnya berbagai bantuan pertanian sudah diberikan kepada para petani di Kayong Utara terbukti disektor pertanian Kayong Utara dengan sistem pola tanam 3 kali setahun menjadikan KKU saat ini swasembada beras atau memperoleh hasil lebih dari target.
Diakuinya, disektor perikanan saat ini akibat adanya efisiensi anggaran, nelayan di Kayong Utara kurang mendapat bantuan, namun pihaknya terus berupaya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakatnya. (By/D).
