Oleh: Elkana Lengkong
Redaktur Eksekutif
ALASANNEWS, PALU – Sulawesi Tengah memiliki dua figur politik yang kiprahnya bukan hanya dikenal didaerah namun juga semakin dikenal di tingkat nasional. Keduanya memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik, serta kini menempati posisi strategis yang dapat memengaruhi arah pembangunan dan kebijakan publik.
Keduanya adalah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. dan H. Muhidin Said, SE., MBA.
Anwar Hafid berada di garis depan pemerintahan daerah sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, sementara Muhidin Said menjalankan mandat sebagai wakil rakyat di tingkat nasional.
Kendati berada pada jalur pengabdian yang berbeda, keduanya memiliki ruang yang saling melengkapi. Anwar memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di daerah, sedangkan Muhidin memiliki posisi strategis di parlemen untuk mengawal kepentingan Sulawesi Tengah dalam pembahasan kebijakan dan anggaran pemerintah pusat.
Perbedaan kewenangan tersebut justru dapat menjadi kekuatan apabila dibangun melalui komunikasi dan sinergi yang konsisten.
Pengalaman panjang keduanya menjadi modal dalam menjalankan amanah politik sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah.
Anwar Hafid, Dari Birokrasi hingga Memimpin Sulawesi Tengah
Anwar Hafid merupakan politisi senior Partai Demokrat yang kini dipercaya memimpin Sulawesi Tengah sebagai gubernur. Ia juga mendapat amanah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah.
Jauh sebelum menduduki kursi gubernur, Anwar menapaki perjalanan panjang di pemerintahan. Ia pernah menjabat Bupati Morowali selama dua periode.
Pengalaman tersebut memberikan pemahaman langsung mengenai persoalan masyarakat, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pengelolaan potensi ekonomi.
Setelah memimpin Morowali, Anwar melanjutkan pengabdiannya di tingkat nasional sebagai anggota DPR RI. Pengalaman dari birokrasi daerah dan parlemen tersebut kemudian menjadi bekal ketika kembali dipercaya memimpin Sulawesi Tengah.
Sebagai gubernur, Anwar membawa orientasi pemerintahan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama. Arah kebijakan tersebut dituangkan melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai 9 Berani.
Di antara program tersebut, Berani Sehat dan Berani Cerdas memiliki perhatian khusus karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Berani Sehat diarahkan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan, sedangkan Berani Cerdas memberikan perhatian terhadap akses dan kesempatan memperoleh pendidikan.
Kedua program itu memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bagi Anwar, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah dituntut hadir melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan mampu menjawab persoalan warga.
Membuka Jalan Ekonomi Sulawesi Tengah ke Tiongkok
Kepemimpinan Anwar Hafid tidak hanya berfokus pada agenda pembangunan di dalam negeri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga berupaya memperluas jaringan kerja sama ekonomi ke tingkat internasional.
Pada Juli 2026, Anwar menawarkan tujuh bidang kerja sama strategis kepada Pemerintah Provinsi Sichuan, Tiongkok. Langkah tersebut diarahkan untuk membuka peluang investasi, memperluas perdagangan, serta mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan Sulawesi Tengah.
Dalam kunjungan kerja ke Chengdu, Anwar bertemu dengan Deputi Gubernur Sichuan serta sejumlah pelaku usaha. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi Sulteng sekaligus membangun jaringan ekonomi yang lebih luas.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pengembangan dan hilirisasi pertanian, termasuk komoditas durian.
Peluang tersebut semakin terbuka karena sebelumnya telah terjalin kerja sama ekspor produk durian beku dari Sulawesi Tengah ke Tiongkok.
Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah agar potensi Sulteng tidak berhenti pada perdagangan komoditas mentah. Hilirisasi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam rantai perdagangan internasional.
Dengan langkah itu, Sulawesi Tengah diarahkan bukan hanya sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai daerah yang mampu membangun kemitraan ekonomi dengan berbagai negara.
Muhidin Said, Figur Parlemen dengan Lima Periode Pengabdian
Jika Anwar Hafid menjalankan pengabdian melalui jalur eksekutif, Muhidin Said bergerak melalui parlemen.
Politisi senior Partai Golkar tersebut telah menjadi bagian dari dinamika politik nasional dalam perjalanan panjangnya sebagai wakil rakyat.
Saat ini, Muhidin dipercaya sebagai pengurus DPP Partai Golkar selaku Koordinator Wilayah Sulawesi. Di DPR RI, ia duduk sebagai anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Kedua posisi tersebut memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan pembahasan kebijakan ekonomi, keuangan negara, serta penganggaran pembangunan.
Perjalanan Muhidin di parlemen bukan perjalanan singkat. Ia telah dipercaya masyarakat Sulawesi Tengah hingga lima periode berturut-turut.
Ketika ditanya mengenai bagaimana dirinya mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam perjalanan politik yang panjang, Muhidin memberikan jawaban sederhana.
«“Tanyakan hal itu kepada rakyat yang memilih saya.”»
Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya bahwa legitimasi politik pada akhirnya berasal dari kepercayaan masyarakat.
Pada Pemilu 2024, kepercayaan tersebut kembali terlihat dari perolehan suara Muhidin di daerah pemilihan Sulawesi Tengah yang mencapai 154.301 suara.
Angka tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kuatnya dukungan masyarakat yang berhasil dipertahankannya selama menjalankan pengabdian sebagai wakil rakyat.
Dari Dunia Usaha ke Panggung Politik Nasional
Sebelum menekuni dunia politik secara penuh, Muhidin dikenal memiliki pengalaman sebagai pengusaha asal Palu.
Pengalaman di dunia usaha menjadi salah satu bekal dalam memahami persoalan ekonomi, investasi, pembangunan, serta dinamika dunia usaha.
Ketika kemudian berada di parlemen, pengalaman tersebut turut membentuk perspektifnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Tengah, Muhidin memiliki tanggung jawab membawa kepentingan daerah ke tingkat pusat.
Berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, konektivitas antarwilayah, jaringan irigasi, pertanian, hingga fasilitas transportasi, membutuhkan pengawalan kebijakan dan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Kedudukannya di Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI memberikan ruang strategis untuk ikut mengawal kebijakan ekonomi dan fiskal yang memiliki dampak terhadap pembangunan daerah.
DBH Minerba, Gambaran Sinergi Daerah dan Pusat
Salah satu persoalan yang memperlihatkan pentingnya hubungan antara pemerintah daerah dan pusat adalah perjuangan Sulawesi Tengah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor nikel dan mineral dan batu bara.
Persoalan DBH tidak semata-mata berkaitan dengan besaran angka dalam APBN maupun APBD. Bagi daerah penghasil, kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan, memperluas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Sulteng terus mendorong agar hak daerah penghasil memperoleh DBH mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah pusat.
Dalam konteks tersebut, posisi Muhidin Said menjadi penting. Pengalaman panjang di parlemen dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI memberikan ruang untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, dan kementerian terkait menjadi bagian penting dalam menyampaikan persoalan daerah agar memperoleh pembahasan pada tingkat kebijakan nasional.
Pola seperti ini menunjukkan bahwa perjuangan kepentingan daerah membutuhkan sinergi lintas lembaga.
Pemerintah daerah memahami persoalan berdasarkan kondisi lapangan, sementara wakil rakyat di tingkat pusat memiliki ruang untuk mengawal aspirasi tersebut dalam pembahasan kebijakan, regulasi, dan anggaran.
Bagi Sulawesi Tengah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sektor pertambangan dan industri pengolahan, hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat menjadi faktor penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Dua Posisi Strategis, Satu Kepentingan
Anwar Hafid dan Muhidin Said memiliki kewenangan yang berbeda. Namun, keduanya berada dalam satu mata rantai kepentingan pembangunan Sulawesi Tengah.
Sebagai gubernur, Anwar bertanggung jawab memastikan roda pemerintahan daerah berjalan efektif serta program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara Muhidin, sebagai legislator di tingkat pusat, memiliki ruang untuk mengawal aspirasi daerah melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Jika kedua jalur tersebut berjalan beriringan, kepentingan Sulawesi Tengah memiliki saluran perjuangan yang lebih luas.
Anwar memahami persoalan daerah dari sisi pelaksanaan pemerintahan. Muhidin memahami dinamika kebijakan nasional, anggaran, serta hubungan kelembagaan di tingkat pusat.
Kombinasi pengalaman tersebut dapat menjadi modal politik dan pemerintahan bagi Sulteng, terutama ketika daerah harus memperjuangkan kepentingannya dalam menghadapi kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Kepemimpinan Harus Bermuara pada Manfaat
Jabatan politik pada hakikatnya bukan sekadar kedudukan. Jabatan merupakan amanah yang harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.
Anwar Hafid memiliki tanggung jawab memastikan program pemerintahan berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat mendapat perhatian. Di sisi lain, ia juga berupaya membuka peluang investasi serta kerja sama ekonomi internasional untuk memperkuat perekonomian daerah.
Muhidin Said memiliki mandat membawa aspirasi masyarakat Sulteng ke tingkat nasional. Dengan pengalaman panjang di parlemen, ia berada pada posisi strategis untuk mengawal kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Gaya kepemimpinan keduanya tentu berbeda. Namun, perbedaan fungsi tersebut tidak harus menjadi jarak.
Justru, apabila komunikasi dan koordinasi terus diperkuat, perbedaan kewenangan dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan.
Bagi Sulawesi Tengah, keberadaan figur yang memiliki akses kuat di daerah sekaligus mempunyai jaringan strategis di pusat merupakan modal penting.
Anwar bergerak dari daerah untuk memastikan pembangunan terlaksana. Muhidin bergerak dari pusat untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam ruang kebijakan nasional.
Menjawab Harapan Masyarakat Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, serta peluang ekonomi yang besar.
Tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana mengelola kekayaan tersebut, tetapi bagaimana mengubah seluruh potensi itu menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.
Anwar Hafid dan Muhidin Said memiliki ruang pengabdian masing-masing. Anwar memimpin pemerintahan daerah, sedangkan Muhidin memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulteng melalui parlemen nasional.
Jika komunikasi dan sinergi keduanya terus diperkuat, Sulawesi Tengah memiliki modal politik yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingannya di tingkat nasional sekaligus membangun hubungan ekonomi dengan dunia internasional.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki jabatan tinggi. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu menggunakan kewenangan dan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan solusi.
Anwar Hafid dan Muhidin Said berada pada dua jalur kekuasaan yang berbeda. Namun, keduanya memiliki tujuan pengabdian yang sama: mengubah mandat rakyat menjadi kerja nyata dan memastikan pembangunan Sulawesi Tengah bermuara pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
Karena ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan semata-mata seberapa tinggi jabatan yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Semoga.***
