Alasannews.com | KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT — Temuan puluhan drum dan jeriken yang diduga digunakan untuk menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di sebuah bangunan kawasan Riam Panjang, Kabupaten Kapuas Hulu, memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai asal-usul BBM, legalitas penyimpanan, hingga pihak yang diduga mengelola lokasi tersebut.(Sabtu 03 Oktober 2026).
Informasi mengenai keberadaan wadah-wadah BBM itu sebelumnya disampaikan oleh warga kepada awak media. Informasi tersebut kemudian ditelusuri untuk melihat kondisi lokasi serta memperoleh gambaran mengenai aktivitas yang diduga berlangsung di bangunan tersebut.
Dokumentasi video yang diperoleh awak media memperlihatkan sejumlah drum dan jeriken dalam jumlah cukup banyak berada di dalam sebuah bangunan.
Wadah-wadah tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penyimpanan BBM, meskipun jenis, volume, asal-usul, serta status legalitas BBM yang berada di lokasi tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan dokumentasi visual.
Kondisi itu kemudian menjadi perhatian karena penyimpanan BBM dalam jumlah besar berkaitan dengan aspek keselamatan, distribusi energi, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Sejumlah pertanyaan pun muncul: dari mana BBM tersebut diperoleh, siapa pemiliknya, untuk kepentingan apa disimpan, dan ke mana BBM tersebut diduga akan disalurkan?
Berdasarkan informasi dari warga, bangunan tersebut diduga digunakan sebagai lokasi penyimpanan atau penampungan BBM.Warga juga menyebut nama seseorang bernama Bagus yang diduga berkaitan dengan pengelolaan lokasi tersebut.
Namun, informasi tersebut belum memperoleh konfirmasi langsung dari Inisial B. Belum ada penjelasan mengenai status kepemilikan bangunan, legalitas usaha, sumber pasokan BBM, maupun tujuan penyimpanan BBM di lokasi tersebut.
Karena itu, informasi mengenai siapa sebenarnya pemilik dan pengelola tempat tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Muncul Dugaan Keterkaitan dengan Oknum Polri,Selain persoalan keberadaan puluhan wadah yang diduga berkaitan dengan penyimpanan BBM, dalam penelusuran juga muncul informasi mengenai dugaan keterkaitan seorang oknum anggota kepolisian dengan aktivitas tersebut.
Informasi ini masih sebatas dugaan dan belum terverifikasi secara independen.
Identitas anggota yang disebut juga belum dapat dipastikan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Kalimantan Barat yang membenarkan maupun membantah dugaan tersebut.
Karena itu, dugaan keterlibatan anggota Polri tidak dapat diperlakukan sebagai fakta sebelum adanya pemeriksaan dan keterangan resmi dari institusi berwenang.
Persoalan utama dalam temuan ini bukan semata-mata keberadaan drum dan jeriken, tetapi menyangkut status BBM, asal-usul pasokan, legalitas penyimpanan, serta tujuan distribusinya.
Apabila benar terdapat aktivitas penampungan atau penyaluran BBM secara komersial, maka aspek perizinan dan kepatuhan terhadap ketentuan sektor minyak dan gas bumi menjadi hal yang perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah BBM tersebut berasal dari jalur distribusi resmi, apakah terdapat dokumen pengadaan atau penyaluran, serta apakah aktivitas di lokasi memiliki izin sesuai ketentuan.
Dengan demikian, dugaan pelanggaran tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan banyaknya wadah yang ditemukan, melainkan melalui pemeriksaan fisik, dokumen, asal pasokan, pihak yang bertanggung jawab, serta alur distribusi BBM.
Sejumlah warga berharap aparat terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif terhadap lokasi tersebut.
Beberapa hal yang dinilai perlu diklarifikasi antara lain:
- siapa pemilik bangunan dan BBM;
- siapa yang diduga mengelola lokasi;
- dari mana asal pasokan BBM;
- apakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau nonsubsidi;
- apakah terdapat dokumen dan izin yang sah;
- ke mana BBM diduga disalurkan;
- serta apakah terdapat pihak lain yang memiliki hubungan dengan aktivitas tersebut.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya keterlibatan anggota kepolisian, maka mekanisme pemeriksaan internal melalui Propam juga dapat menjadi bagian dari proses klarifikasi sesuai kewenangan.
Munculnya nama institusi kepolisian dalam informasi tersebut membuat aspek pengawasan internal menjadi perhatian tersendiri.
Namun, dugaan keterlibatan seorang anggota Polri tetap harus ditempatkan secara hati-hati. Status seseorang sebagai anggota kepolisian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan dalam suatu aktivitas yang diduga melanggar hukum.
Sebaliknya, apabila terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan anggota Polri, maka fakta tersebut semestinya diperiksa melalui mekanisme hukum dan etik yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polda Kalbar maupun pihak yang disebut sebagai pengelola lokasi mengenai temuan tersebut.
Konfirmasi dari pihak-pihak terkait penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti sebagai dugaan atau spekulasi.
Redaksi juga menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana ataupun menetapkan kesalahan pihak tertentu.
Setiap informasi mengenai dugaan penampungan BBM maupun dugaan keterlibatan oknum Polri masih membutuhkan verifikasi, pemeriksaan, dan klarifikasi resmi dari pihak yang berwenang.
Pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Fakta hukum mengenai aktivitas di lokasi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat yang melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh Tim Investigasi
Redaksi/Kalbar*
