ALASANNEWS, PALU – Beredarnya dua surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan menyoroti kinerja RSUD Undata Palu memicu polemik di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.
Surat yang identitas maupun pihak penyebarnya belum diketahui secara jelas itu disebut-sebut turut memunculkan ketidaknyamanan dalam hubungan antara jajaran tenaga kesehatan dan Direktur Utama RSUD Undata Palu, dr. Jumriani.
Merespons situasi tersebut, Jumriani menggelar konferensi pers pada Selasa pagi (3/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya kepada sejumlah awak media, Jumriani mengaku tidak mengetahui sebelumnya mengenai keberadaan maupun penyebaran surat terbuka tersebut.
Ia bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak yang diduga berada di balik penyebaran surat tersebut.
"Saya merasa ada yang menikam dari belakang. Untuk itu, jika ditemukan aktor utama yang menyebarkan surat terbuka tersebut, akan saya serahkan kepada BKAD Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan diberikan sanksi yang tepat," ungkap Jumriani.
Meski demikian, Jumriani menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menutup diri terhadap kritik, termasuk kritik yang berkaitan dengan kebijakan maupun tata kelola pelayanan di RSUD Undata Palu.
Menurutnya, sejak diberikan kepercayaan untuk memimpin rumah sakit tersebut oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dirinya terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan di berbagai sektor.
"Saya sangat maksimal melakukan perbaikan untuk Undata Palu. Saya juga tidak pernah merasa alergi terhadap kritik," tegasnya.
Ia sekaligus meminta kalangan media memahami keterbatasan dirinya dalam merespons setiap permintaan konfirmasi, khususnya melalui pesan WhatsApp.
Jumriani mengakui belum seluruh pesan yang masuk dapat dijawab dengan cepat. Hal itu, menurutnya, karena tanggung jawab dan kesibukan menjalankan aktivitas pelayanan serta pembenahan internal rumah sakit yang harus menjadi prioritas.
Sebagai langkah memperbaiki komunikasi publik, ia berencana mengaktifkan kembali peran bagian hubungan masyarakat (Humas) RSUD Undata Palu.
Dengan demikian, informasi resmi mengenai aktivitas, kebijakan, dan perkembangan rumah sakit dapat disampaikan melalui satu pintu sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
Remunerasi Tenaga Kesehatan Ikut Disorot
Dalam konferensi pers tersebut, persoalan remunerasi atau pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan juga mencuat dan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian awak media.
Menanggapi persoalan itu, Jumriani menyatakan bahwa informasi mengenai remunerasi dapat dilihat secara terbuka melalui sistem teknologi informasi (IT) rumah sakit.
Ia menegaskan tidak ada hal yang sengaja ditutupi, terlebih menyangkut hak-hak tenaga kesehatan yang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tidak ada yang saya tutupi, apalagi menyangkut hak mereka. Pendapatan saya pun bisa dibuka dan dilihat di situ," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan remunerasi, menurut Jumriani, dapat ditelusuri melalui sistem yang tersedia di lingkungan rumah sakit.
Ujian Transparansi dan Komunikasi Internal
Polemik dua surat terbuka ini menjadi perhatian tersendiri bagi manajemen RSUD Undata Palu. Sebab, persoalan yang berkembang bukan hanya menyangkut kritik terhadap kepemimpinan direktur utama, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi internal, keterbukaan informasi, serta kepercayaan antara manajemen dan tenaga kesehatan.
Klarifikasi yang disampaikan Jumriani diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian persoalan secara transparan dan profesional.
Di sisi lain, substansi kritik dalam dua surat terbuka tersebut juga penting untuk ditelusuri secara objektif. Jika terdapat persoalan dalam pelayanan, tata kelola maupun pemenuhan hak tenaga kesehatan, penyelesaiannya perlu didasarkan pada data dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan RSUD Undata Palu yang tidak hanya baik dalam pelayanan medis, tetapi juga memiliki manajemen yang transparan, komunikasi yang sehat, serta mampu menjaga kepercayaan publik.***
