ALASANnews. kepri | Perjuangan Jamhur Ismail melakukan surat terbuka melalui Presiden Jokowi melalui Yudisial Review ke MA perlu dukungan masyarakat Kepri dan kelompok - kelompok kecil seperti Ormas, LSM.
Upaya Aliansi ini, untuk merebut kembali jasa labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau " Demi Pancang Amanah Bersarungkan Marwah," .
Bukan persoalan dapat apa tidak, tapi siapa yang ingin berbuat untuk memperjuangkan potensi kearifan lokal untuk anak cucu masyarakat Kepri, 96 persen Kepri adalah potensi kemaritiman sisi darat hanyalah 4 persen saja potensi PAD Kepri lebih besar disisi lautnya.
Kapan Kepri menjadi pemimpin di negeri sendiri yang pernah H.Ansar Ahmad, SE.MM sampaikan sebelum menjadi Gubernur Kepri, kepri adalah kaya akan potensi disektor kemaritiman kita akan menyerap PAD 200 miliar dari jasa labuh jangkar, namun saat ini hanya tinggal harapan semu, kerja keras untuk merebut kembali dan membutuhkan perjuangan melalui jalur Yudisial Review yang disaat ini dilakukan oleh Jamhur Ismail Ketua Pembina Boedak Kampung melalui secara independen.
Hal ini yang harus ditempuh untuk," Pancang Amanah Bersauh Marwah," ini slogan Kepulauan Riau yang sangat berat, amanah Rakyat Kepri yang harus diperjuangkan untuk mencapai suatu Marwah, perjuangan jasa labuh jangkar adalah demi kepentingan hajat hidup orang banyak, dan demi kejayaan Kepri.
"Hidup hanya akan meninggal nama berbuatlah demi kepentingan bersama, berkaryalah sebelum ada ditinggalkan sebelum tiada, itulah nilai perjuangan dan pengorbanan itupun bagi memilki niat, mari kita bersama - sama jalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai suatu impian." ujar Jamhur.
Pekerjaan merebut kembali jasa labuh jangkar tidak bisa dilakukan secara perorangan kerena kepentingannya adalah masyarakat Kepri secara luas dan pembangunan Kepri kedepannya, perlu dukungan skala besar seluruh komponen dan elemen masyarakat Kepri 5 Kabupaten dan 2 Kota.
Apabila kita bersatu semua akan terasa mudah untuk diperjuangkan, inilah saatnya kita bersatu untuk membangun Kepulauan Riau 96 persen adalah potensi laut, kita tidak bisa berharap 4 persen dari sisa darat saja, kerena potensi terbesar adalah laut, tapi sampai saat ini pemerintah Kepri belum bisa menunjukkan kinerja yang serius dalam meningkatkan PAD Kepri dari sisi laut.
Adapun anggaran Rp 800 juta yang telah disetujui oleh DPR Provinsi Kepri tidak tahu realisasinya kemana, sehingga untuk merebut kembali jasa labuh jangkar yang mampu menyerap PAD Rp 200 miliar pertahun diperjuangkan dengan membantu Jamhur Ismail dalam memperjuangan ke MA melalui Jalur Yudisial Review.
Kalau masyarakat dan kelompok - kelompok kecil seperti Ormas dan LSM dan lainnya tidak mendukung mimpi masyarakat Kepri untuk mendapatkan jasa labuh jangkar akan menjadi cerita dongeng belaka, Berpancang Amanah Bersauh Marwah," hanya menjadi slogan belaka.
Red/Jul
Tidak ada komentar:
Posting Komentar