Oleh : Ir. Muhammad Adam MM.MSi.
Sejak Tahun 2017 Presiden RI Ir.Joko Widodo telah menggaungkan tentang KORPORASI disegala bidang usaha maka Kementerian Pertanian RI telah menyusun konsep korporasi petani dimana para gapoktan bergabung dan membuat suatu korporasi dengan ber Badan Hukum PT. namun pada tingkat operasional dilapangan penumbuhan KORPORASI ini masih perlu dimaksimalkan baik dari sisi penumbuhan dan operasionalnya.
Dilain pihak terbitnya Permentan No. 33 Tahun 2017 tentang Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mengamanatkan penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi kelompok tani atau generasi muda petani di setiap kelurahan/desa atau minimal ada disetiap kecamatan atau Wilayah Kerja BPP harus diwujudkan.
Mengingat kondisi terkini sangat mahalnya sarana produksi pertanian para petani kesulitan untuk mengakses.
Selanjutnya pemasaran hasil pun para petani diperhadapkan dengan tengkulak yang melepas uang dengan bunga tinggi dan pembelian hasil produksi dengan harga rendah kondisi ini tidak menguntungkan usaha tani pada umumnya.
Sebagai salah satu solusi maka perlunya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebagai langkah awal korporasi berupa pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan memiliki AD-ART sangat penting ditumbuhkan dan diaktualisasikan terus untuk mengatasi permasalahan internal petani/poktan berupa permodalan dan pemasaran hasil.
Untuk permodalan KEP disamping melalui pengurus dan anggota juga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Secara empiris bahwa sentra pertanian yang berhasil dan petaninya maju. mandiri dan modern karena adanya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).
Sehingga existensi atau keberadaan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah sebagai salah satu indikator keberhasilan pendampingan, pengawalan, pembinaan dan pemberdayaan petani.
Wahai penyuluh pertanian tumbuhkanlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebagai bagian dari cerita sukses (sucsess story).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar