Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura diwakili Plh. Sekda Provinsi Dr. Rusdy Dewanto, SE, MM, Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 2 November 2022.
--------------------------------------------
Pada Nota Pengantar APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, Gubernur menyampaikan bahwa nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 311 serta pasal 312 ditegaskan bahwa "kepala daerah dan dprd wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang apbd paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun".
Pada tanggal 27 juli 2022 telah dilaksanakan persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama kebijakan umum apbd dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 yang merupakan dasar dalam penyusunan rancangan APBD pemerintah provinsi sulawesi tengah tahun anggaran 2023.
Konflik geopolitik dan perang di ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali indonesia.
ketidakpastian global tersebut tidak boleh membuat kita pesimistis. transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan.
hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi harus diperkuat. ekonomi hijau terus didorong. penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan barang impor, ekonomi digital juga difasilitasi agar umkm naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia di masa depan.
keseimbangan kebijakan makro dan fiskal juga terus dijaga. konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. kesehatan apbd ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan panjang.
Bank Dunia memproyeksikan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi secara berangsur-angsur disetiap negara. pertumbuhan produk domestik bruto (pdb) indonesia secara riil diproyeksikan akan mencapai 4,8% pada tahun 2021.
Dengan peningkatan angka konsumsi swasta yang mulai pulih, dan pertumbuhan signifikan akan terjadi pada 6% di tahun 2022.
selain itu, strategi yang digunakan adalah memperluas cakupan pro gram perlindungan sosial, mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat, mempercepat pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat serta perluasan program bantuan sosial secara signifikan dan alokasi belanja lebih diprioritaskan pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur serta program pendukung lainnya.
Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,70 persen. pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri pengolahan sebesar 19,62 persen. diikuti konstruksi sebesar 16,88 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,46 persen; pertambangan dan penggalian sebesar 12,23 persen; jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,29 persen.
sedangkan 11 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah 10 persen, 5 lapangan usaha diantaranya yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,49 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 6,49 persen, administrasi pemerintahan sebesar 5,89 persen; jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,20 persen, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,80 persen.
dari sisi inflasi, pada bulan desember 2021, indeks harga konsumen (ihk) gabungan dua kota di provinsi sulawesi tengah mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dari 108,66 pada bulan november 2021 menjadi 109,57 pada bulan desember 2021.
kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, (1,14 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24 persen) dan kelompok pendidikan (0,03 persen).
sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.
pada sisi lain secara umum, pada periode maret 2014 - september 2021 jumlah penduduk miskin di sulawesi tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 12,18 persen telah melampaui target rkpd tahun 2021 sebesar 13,50-15,00 persen.
pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja di provinsi sulawesi tengah sebanyak 2,304,910 orang meningkat dibanding tahun 2020 sebanyak 1,524,730 orang, angka orang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 1,524,730 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 1,516,350 orang.
selanjutnya tingkat pengangguran pada tahun 2021 sebesar 59,370 orang lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2020 berjumlah 59,380 orang, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) pada tahun 2021 sebesar 68.73 persen, angka ini lebih rendah dibanding tahun 2020 sebesar 69,44 persen, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 67.59 persen lebih rendah dart pada tahun 2020 dan tahun 2021, sementara tingkat pengangguran terbuka (tpt) pada tahun 2021 sebesar 3.75 persen lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 2,66 persen, sementara pada tahun 2019 sebesar 3.15 persen.
mencermati beberapa kondisi tersebut yang akan mempengaruhi kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan termasuk kondisi yang telah digambarkan diatas.
Maka Gambaran rancangan apbd tahun anggaran 2023 sebagai berikut :
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. selanjutnya dapat kami sampaikan rancangan apbd provinsi sulawesi tengah tahun anggaran 2023 yang mengacu pada rkpd dan kua-ppas tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu :
a. pendapatan
dalam rapbd tahun anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar rp 3.280.858.440.536,00 (3 triliun 280 milyar 858 juta 440 ribu 536 rupiah) yang bersumber dart :
1. pendapatan asli daerahsebesar
rp1.542.585.047.036,00 (1 triliun 542 milyar 585 juta 47 ribu 36 rupiah), terdiri dart :
a.pendapatan pajak daerah sebesar
rp1.105.411.000.000,00 (1 triliun 105 milyar 411 juta rupiah);
b.hasil retrtbusi daerah sebesar
rp18.736.950.000,00 (18 milyar 736 juta 950 ribu rupiah);
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp144.100.000.000,00 (144 milyar 100 juta rupiah); dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar rp 274.337.097.036,00 (274 milyar 337 juta 97 ribu 36 rupiah).
2. pendapatan transfer sebesar rp1.732.843.981.000,00
(1 triliun 732 milyar 843 juta 981 ribu rupiah) terdiri dari :
a. transfer pemertntah pusat sebesar
rp 1.732.843.981.000,00 (1 triliun 732 milyar 843 juta 981 ribu rupiah);
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar rp5.429.412.500,00 (5 milyar 429 juta 412 ribu 500 rupiah) terdiri dart :
a. pendapatan hibah sebesar rp5.429.412.500,00 (5 milyar 429 juta 412 ribu 500 rupiah);
b. belanja
adapun rencana belanja daerah sebesar rp3.721.375.704.579,00 (3 triliun 721 milyar 375 juta 704 ribu 579 rupiah) dibagi dalam :
1. belanja operasi sebesar rp2 .824.080.761.084 ,00
(2 triliun 824 milyar 80 juta 761 ribu 84 rupiah);
2. belanjamodal direncanakan sebesar
rp 300.556.033.888,00 (300 milyar 556 juta 33 ribu 888 rupiah);
3.belanja tidak terduga sebesar rp29.500.000.000,00 (29 milyar 500 juta rupiah); dan
4.belanja transfer sebesar rp567.238.909.607,00 (567 milyar 238 juta 909 ribu 607 rupiah).
c. pembiayaan
pembiayaan daerah terdiri dari:
1.penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar rp440.517.264.043,00 (440 milyar 517 juta 264 ribu 43 rupiah) yang diperkirakan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) sekitar rp440.517.264.043,00 (440 milyar 517 juta 264 ribu 43 rupiah).
2.pada tahun 2023, pemerintah provinsi sulawesi tengah tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan.
sidang paripurna yang terhormat,
demikianlah penjelasan singkat pemerintah atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. besar harapan kami, pembahasan rapbd tahun 2023 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan sulawesi tengah lebih sejahtera dan lebih maju.bap/red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar