Surabaya, alasannews.com
Pentingnya memahami hukum di laut sebagai prajurit TNI AL, Pusat Latihan Operasi Laut (Puslatopsla) menyelenggarakan Latihan Penegakkan Hukum di Laut (Latgakkumla) TA. 2023 yang dibuka langsung Komandan Puslatopsla Kolonel Laut (P) Donny Suharto, M.Tr.Opsla bertempat di Auditorium Gedung Soedomo/JOPR Kodiklatal, Bumimoro Surabaya, Senin (13/03).
Latihan yang mengambil tema, "Kodiklatal melaksanakan Latihan Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut," ini diikuti 126 peserta dari prajurit Kodiklatal.
Kegiatan latihan selama sepekan tersebut juga diisi dengan materi-materi seperti Hukum Laut Internasional (HLI) dan Hukum Acara Pidana, Organisasi dan Prosedur Keamanan Laut, Prosedur Penghentian, Pemeriksaan dan Penahanan Kapal, serta Praktek Penegakan Hukum di Laut.
Komandan Puslatopsla saat pembukaan menyampaikan bahwa wilayah laut Indonesia yang sangat luas yang merupakan tiga per empat dari total wilayah Indonesia dengan garis pantai sepanjang 108.000 km dan sebanyak 17.504 pulau, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran hukum dilaut, antara lain perompakan, illegal fishing, illegal logging, terorisme pencemaran lingkungan, pencurian cagar budaya, imigran gelap dan penyelundupan.
Menurutnya sesuai yang diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004, salah satu tugas TNI AL untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi.
Selain itu Komandan Pusatopsla Kolonel Laut (P) Donny Suharto,M.Tr.Opsla memberikan Materi Hukum Internasional dan Konflik di South China Sea, Danpuslatopsla membahas konflik yang terjadi di Laut China Selatan bagaimana perkembangan yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) dimana Area Maritime of Interest dari Claimant States disekitar LCS beririsan dengan Laut Natuna Utara (LNU) yang merupakan wilayah Zona Economic Exclusive Indonesia dan bagaimana langkah-langkah dalam Me-manage atau mengelola LCS yang berbatasan dengan LNU agar tidak terjadi konflik di perairan perbatasan.
Danpuslatopsla juga berharap penyelenggaraan latihan ini dapat dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan serta tanggung jawab, maupun memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana selama melaksanakan latihan dengan baik. Latihan Penegakan Hukum di Laut ini juga dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi antap Kodiklatal secara profesional dan proporsional sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang benar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar