Alasannews.com|Pontianak, KALBAR — Keputusan politik Ria Norsan yang berlabuh ke Partai Gerindra memantik diskursus strategis di Kalimantan Barat. Mantan Wakil Gubernur Kalbar periode 2019–2024 itu dinilai tengah memosisikan daerahnya lebih dekat dengan poros kekuasaan nasional, dalam upaya mempercepat agenda-agenda pembangunan lintas sektor.
Pengamat hukum dan kebijakan publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menyebut langkah Norsan bukan sekadar manuver elektoral, melainkan upaya terukur menempatkan Kalimantan Barat dalam orbit pembangunan nasional yang kini dikendalikan koalisi penguasa.
“Ini bukan soal pragmatisme politik semata. Langkah ini patut dibaca sebagai strategi mempercepat pembangunan melalui jalur sinergi vertikal antara pemerintah daerah dan pusat,” ujar Herman kepada redaksi,Rabu,30 April 2025.
Menurut Herman, dengan Gerindra kini memegang tampuk kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, masuknya Norsan ke dalam barisan partai penguasa membuka peluang alokasi anggaran strategis serta dukungan proyek nasional yang lebih intensif ke Kalbar.
“Gerindra adalah pusat gravitasi kekuasaan hari ini. Secara taktis, langkah Norsan menempatkan Kalbar lebih dekat ke episentrum pengambilan keputusan nasional,” tegasnya.
Ria Norsan sendiri telah menyatakan komitmennya mendukung penuh visi nasional Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam agenda kedaulatan pangan dan energi. Ia juga menegaskan niatnya untuk memastikan sinkronisasi program nasional dengan kebutuhan riil masyarakat Kalbar, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir.
Salah satu proyek yang dinilai strategis dalam konteks sinergi tersebut adalah pembangunan Jembatan Kapuas III—penghubung vital antara Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Proyek yang telah diajukan ke pemerintah pusat sejak 2023 itu ditargetkan dapat dimulai pada 2026 dan disebut-sebut sebagai prioritas dalam skema pembangunan infrastruktur nasional.
“Kalbar membutuhkan ikon pembangunan baru yang bukan hanya simbolik, tapi juga fungsional. Jembatan Kapuas III bisa menjadi titik tolak baru dalam konektivitas wilayah,” kata Herman.
Selain infrastruktur fisik, Herman juga menyoroti pentingnya kesinambungan program Gemar Membangun Desa yang digagas Norsan. Program ini disebut sebagai jawaban atas rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sebagian besar kawasan pedesaan Kalbar. Integrasi program ini dengan agenda ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan tidur serta kerja sama dengan TNI dan POLRI, menurut Herman, menunjukkan arah pembangunan yang holistik.
Namun, langkah politik Norsan tak lepas dari dinamika internal. Friksi di tubuh partai lama hingga kekhawatiran terjadinya reposisi kekuatan politik lokal menjadi bagian dari spektrum reaksi yang muncul. Meski begitu, Herman menyebut bahwa stabilitas politik daerah dapat tetap terjaga selama transisi dilakukan secara konstitusional dan terbuka.
“Dalam politik, perubahan adalah keniscayaan. Tapi yang esensial adalah bagaimana perubahan itu membawa nilai manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi ihwal dukungan anggaran baru dari pusat. Namun sinyal positif mulai terdeteksi dari intensifnya kunjungan kementerian teknis ke Kalbar serta afirmasi dalam berbagai forum koordinasi nasional.
Herman menutup dengan catatan bahwa masyarakat Kalimantan Barat perlu mengawal dinamika ini secara cermat. “Kepindahan politik ini akan berarti bila diterjemahkan dalam bentuk konkret: jalan terbangun, desa terangkat, dan kesejahteraan meningkat.”
Redaksi: Kalbar | Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar


