 |
| Pengamat: Pembinaan Etika di Polri Tak Cukup, Perlu Keteladanan dan Penegakan Reward–Punishment‼️ |
Alasannews.com|Pontianak – Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan penegakan disiplin di lingkungan Kepolisian, Polresta Pontianak bekerja sama dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan pembinaan etika profesi Polri. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan institusi dalam membina perilaku dan integritas anggotanya.
Namun demikian, menurut Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Law, persoalan utama bukan semata karena kurangnya pemahaman anggota terhadap kode etik, melainkan pada lemahnya konsistensi dalam implementasi sistem reward and punishment.
"Anggota Polri pada dasarnya memahami kode etik sebagai pedoman bertugas. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah adanya penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang melanggar. Dua hal ini tidak bisa diabaikan jika kita ingin melihat institusi Polri semakin profesional," ujar Herman, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, penghargaan (reward) seperti promosi jabatan, kenaikan pangkat luar biasa, penghargaan khusus, hingga kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, perlu diberikan kepada anggota yang menunjukkan integritas, konsistensi, dan kinerja yang baik.
"Ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi anggota lainnya untuk meneladani perilaku positif tersebut. Jangan sampai malah yang 'nakal' justru mendapat promosi atau keistimewaan lain. Itu bisa merusak moral kolektif," tegasnya.
Di sisi lain, penegakan hukuman (punishment) terhadap pelanggaran etik harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Herman menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman yang proporsional dan transparan agar menimbulkan efek jera serta mengukuhkan prinsip bahwa penyimpangan tidak bisa ditoleransi.
Namun, lebih dari sekadar aturan tertulis, perilaku teladan dari unsur pimpinan dan pejabat utama (PJU) Polri menjadi fondasi utama dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat dan presisi, sesuai semangat reformasi internal yang terus digaungkan.
"Pimpinan harus jadi role model. Tidak bisa anak buah terus-menerus ditekan dengan aturan, sementara pimpinan malah menyimpang. Ini kontraproduktif," tambah Herman.
Ia menegaskan, integritas pimpinan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan akan menciptakan lingkungan kerja yang kredibel dan bermartabat. Pimpinan yang transparan dan akuntabel tidak hanya membangun kepercayaan, tapi juga akan mendorong transformasi etika di seluruh jenjang organisasi.
kegiatan pembinaan etika profesi Polri di Polresta Pontianak ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan formal semata, melainkan menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam membangun Polri yang presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law
Red/Gun*
