ALASANnews.com, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan perlunya keadilan dana bagi hasil (DBH) nikel saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, Minggu (7/12/2025). Ia menyampaikan bahwa daerah penghasil nikel masih menanggung beban sosial dan lingkungan yang besar, sementara manfaat ekonomi yang diterima masih jauh dari proporsional.
Gubernur Anwar memaparkan bahwa pendapatan pajak smelter ke pemerintah pusat setiap tahun mencapai Rp200–300 triliun, namun Sulteng hanya menerima Rp222 miliar. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan porsi 16 persen untuk daerah. “Kami tidak minta 16 persen. Kami hanya minta 1 persen saja dari Rp300 triliun itu. Kita bisa dapat Rp3 triliun per tahun,” ujarnya.
Ia mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD Sulteng Mohammad Arus Abdul Karim yang menggagas pembentukan forum tersebut. Menurutnya, FD-PNI dapat menjadi ruang kerja bersama untuk memperkuat posisi daerah penghasil nikel dalam memperjuangkan skema DBH yang lebih adil. Anwar menekankan bahwa daerah tidak menolak hilirisasi, tetapi meminta agar manfaatnya juga dirasakan masyarakat di wilayah tambang.
Pembentukan FD-PNI disepakati lima DPRD provinsi penghasil nikel, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Forkopimda Sulteng, para kepala daerah, serta akademisi turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim menjelaskan bahwa forum ini disiapkan untuk menyatukan langkah mengawal kebijakan nasional terkait nikel, termasuk isu DBH, lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat.
Deklarasi FD-PNI dibacakan Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda dimulainya kerja bersama antarprovinsi penghasil nikel. Forum ini akan menjadi wadah pertukaran data, kajian, dan pengalaman antardaerah agar perjuangan daerah lebih terarah.
Di akhir sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa tuntutan keadilan DBH bertujuan memperkuat pembangunan daerah yang selama ini menjadi lokasi industri nikel. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang solid dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan pemerintah pusat. **
