Alasannews.com | KETAPANG — Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX Tahun 2026 pada Senin (27/04/2026) di halaman Kantor Bupati Ketapang.
Kegiatan berlangsung khidmat dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala perangkat daerah, aparatur sipil negara (ASN), organisasi masyarakat, hingga berbagai elemen undangan lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutan tersebut, pemerintah pusat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kontribusinya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah di Indonesia.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Sekda saat membacakan amanat.
Amanat tersebut menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, sumber daya alam, serta potensi wilayah yang luas membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergitas ini dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini mencerminkan dorongan terhadap kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal guna mendukung arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesatuan visi dan sinkronisasi kebijakan strategis antar tingkatan pemerintahan. Keselarasan tersebut dipandang sebagai kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan menuju Indonesia Emas.
Dalam konteks kebijakan, pemerintah menyoroti sejumlah agenda strategis nasional yang menjadi prioritas, meliputi delapan klaster utama seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, kesehatan, hingga upaya penurunan angka kemiskinan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome), penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kerja sama antarwilayah, serta pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi perhatian serius.
Data nasional menunjukkan masih terdapat 469 dari 546 daerah dengan kapasitas fiskal tergolong lemah. Permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, juga menjadi tantangan dengan volume mencapai 16,2 juta ton per tahun. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang tercermin dari rasio Gini sebesar 0,375 menegaskan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan merata.
Dari sisi makroekonomi, pemerintah mencatat inflasi sebesar 3,48 persen (year-on-year) hingga Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen (year-on-year) pada triwulan IV tahun 2025. Capaian ini dinilai positif, namun tetap membutuhkan langkah strategis berkelanjutan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Pemerintah daerah pun didorong untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sumber daya manusia aparatur, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Menutup amanatnya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan harapan agar peringatan Hari Otonomi Daerah XXX ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Upacara peringatan yang berlangsung tertib dan lancar tersebut mencerminkan komitmen kolektif Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sebagai instrumen strategis pembangunan nasional berbasis daerah.
Publis : Teguh
Editor/Gugun*
