Alasannews.com|KUBURAYA,KALBAR – Persidangan sengketa informasi publik antara Bob Alfianta Ginting selaku pemohon melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya selaku termohon dengan Nomor Perkara 006/REG-PSI/4/2026 memasuki agenda sidang keempat di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
Agenda persidangan kali ini menghadirkan saksi Rajali Ahmad, yang menjabat sebagai Kepala Desa Rasau Jaya Umum periode 2012–2018.
Di hadapan Majelis Komisioner, Rajali Ahmad memberikan keterangan mengenai riwayat administrasi Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang menjadi objek sengketa informasi.(29/6).
Dalam keterangannya, saksi menyatakan bahwa dirinya memang menandatangani SPT atas nama Bob Alfianta Ginting pada tahun 2018. Menurutnya, penerbitan SPT tersebut didasarkan pada riwayat kepemilikan SPT tahun 2008 atas nama Adriyan Jaya Santoso yang sebelumnya ditandatangani Kepala Desa Rasau Jaya II, Lily Suprapti.
Rajali Ahmad juga menjelaskan bahwa pada tahun 2016 terdapat permohonan penerbitan SPT baru dari Kepala Desa Rasau Jaya II saat itu, Darsono, kepada Pemerintah Desa Rasau Jaya Umum. Permohonan tersebut, menurut saksi, berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Tahun 2013 mengenai penetapan batas desa.
Saksi menerangkan, langkah tersebut dilakukan karena persoalan batas wilayah antara Desa Rasau Jaya II dan Desa Rasau Jaya Umum belum dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan Rasau Jaya.
Dalam persidangan yang sama, Rajali Ahmad menyatakan tidak pernah merasa menandatangani SPT atas nama Kartinah, Suriana maupun Dra. Hj. Zubaidah. Ia juga mengaku tidak mengenal ketiga nama tersebut.
Selain itu, saksi mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Desa Rasau Jaya Umum menerima program nasional agraria (PRONA) dari BPN Kabupaten Kubu Raya. Dalam program tersebut dirinya ikut menandatangani dokumen sebagai panitia.
Rajali Ahmad juga mengaku mengetahui adanya sengketa tanah atau saling klaim antara kelompok H. Joko Santoso dengan kelompok Yosep Susanto yang diketahui merupakan Temenggung atau Pemangku Adat Kecamatan Rasau Jaya.
Menurut keterangannya, kelompok H. Joko Santoso memiliki dasar administrasi berupa SPT yang diterbitkan Pemerintah Desa Rasau Jaya Umum.
Saksi juga menjelaskan bahwa Desa Rasau Jaya Umum merupakan desa asal di Kecamatan Rasau Jaya, sedangkan Desa Rasau Jaya II terbentuk setelah masuknya program transmigrasi. Oleh karena itu, penentuan batas wilayah selama ini dikenal melalui jaringan jalan primer, sekunder maupun tersier.
Objek tanah yang menjadi pokok sengketa disebut berada di kawasan TR 12.
Majelis Komisi Informasi selanjutnya menjadwalkan perkara memasuki tahapan penyampaian kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon sebelum memasuki proses pengambilan putusan.
Di luar sengketa informasi publik tersebut, perkara kepemilikan lahan yang berkaitan dengan objek yang sama juga diketahui sedang berproses di Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara perdata, di mana Bob Alfianta Ginting berstatus sebagai tergugat.
Selain itu, Bob Alfianta Ginting juga telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen serta dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik kepada Polda Kalimantan Barat. Hingga berita ini ditulis, proses hukum atas laporan tersebut masih berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam permohonannya di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Bob Alfianta Ginting meminta agar BPN Kabupaten Kubu Raya membuka dokumen SPT atas nama Kartinah, Suriana, dan Dra. Hj. Zubaidah sebagai informasi publik yang dinilai berkaitan dengan objek sengketa.
Putusan Komisi Informasi nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai status keterbukaan dokumen yang dimohon, tanpa mengurangi proses hukum lain yang saat ini masih berjalan di ranah perdata maupun pidana.
( Tim - Liputan)
Red/Tim*
