- Gubernur Anwar Hafid
ALASANNEWS, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyambut positif pembangunan pabrik pengolahan kelapa berkapasitas besar di Kawasan Industri BTIG Wabau, Kabupaten Morowali. Investasi senilai Rp1,6 triliun atau sekitar US$100 juta tersebut dinilai menjadi tonggak penting penguatan hilirisasi sektor perkebunan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani kelapa di daerah.
Proyek strategis tersebut merupakan hasil kerja sama dengan investor asal China, Zhejiang Freenow Food Corporation LTD. Pabrik ditargetkan mulai beroperasi penuh pada pertengahan 2026 dengan kapasitas produksi mencapai 500 juta butir kelapa atau sekitar 400 ribu ton bahan baku per tahun serta diproyeksikan menyerap hingga 10.000 tenaga kerja lokal.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mengatakan kehadiran industri hilirisasi kelapa merupakan momentum besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
"Sebagai putra daerah, saya melihat ini sebagai anugerah bagi Sulawesi Tengah. Selama ini kelapa kita lebih banyak dijual keluar dalam bentuk mentah. Kini kita mulai masuk ke tahap hilirisasi dengan mengolah sendiri hasil bumi kita," ujar Anwar Hafid melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (21/7/2026).
Menurut mantan Bupati Morowali dua periode itu, pembangunan pabrik tersebut menjadi langkah nyata mengembalikan posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan industri ini sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga kesinambungan pasokan bahan baku.
"Kita harus menyadari bahwa produksi kelapa kita saat ini masih belum mencukupi kebutuhan industri tersebut. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa, meningkatkan produksi, dan memastikan manfaat besar ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Anwar menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendorong peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui pembinaan petani, perluasan areal tanam yang potensial, serta penguatan kemitraan antara masyarakat dan industri.
Ia meyakini keberadaan pabrik tersebut akan membawa dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi Kabupaten Morowali, tetapi juga bagi kabupaten-kabupaten penghasil kelapa lainnya di Sulawesi Tengah.
Menurut Anwar, terdapat sedikitnya empat manfaat utama dari investasi hilirisasi tersebut.
Pertama, komoditas kelapa akan memiliki kepastian pasar yang lebih kuat sehingga memberikan jaminan penyerapan hasil panen petani.
Kedua, nilai tambah produk akan meningkat karena proses pengolahan dilakukan di dalam daerah, bukan lagi diekspor sebagai bahan mentah.
Ketiga, terbukanya ribuan lapangan kerja baru akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Keempat, industri ini menjadi simbol kebangkitan kembali identitas Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil kelapa yang selama ini dikenal sebagai kawasan "Nyiur Melambai".
Di sisi lain, proyek tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana sebagai bagian dari percepatan hilirisasi sektor perkebunan nasional.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan keputusan mengajak investor membangun pabrik langsung di Morowali didasarkan pada pertimbangan efisiensi rantai pasok dan logistik.
Selama ini, sebagian besar kelapa dari Sulawesi Tengah diekspor dalam bentuk bahan mentah ke China untuk kemudian diolah menjadi produk bernilai tambah.
"Kami terbang ke China dan meyakinkan mereka untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Dengan begitu, harga kelapa meningkat di dalam negeri karena mereka tidak lagi terbebani oleh biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China," ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta.
Dengan beroperasinya pabrik tersebut, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih efisien, biaya logistik dapat ditekan, dan nilai tambah industri tetap berada di dalam negeri. Kondisi itu diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan harga jual kelapa di tingkat petani sekaligus memperkuat daya saing industri pengolahan kelapa nasional.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap investasi senilai Rp1,6 triliun ini menjadi pemicu lahirnya industri-industri hilirisasi baru berbasis sektor perkebunan, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi juga berkembang melalui pengolahan hasil pertanian yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
