ALASANNEWS, SIGI – Bupati Sigi Rizal Intjenae memilih menyikapi dengan santai terkait riuh pemberitaan di media sosial mengenai klaim dukungan dari pihak tertentu saat dirinya maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sigi 2024 lalu.
"Kalau benar ada yang memang merasa beri dukungan bagi saya saat Pilkada Bupati Sigi 2024, saat ini saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dengan ikhlas. Biar Allah SWT yang membalas kebaikan itu. Dan hal ini, maaf, saya tak ingin beri komentar panjang. Karena pengalaman pribadi yang saya ungkapkan saja, saya disomasi," ujar Bupati Rizal Intjenae sembari setengah berkelakar kepada Alasannews melalui pesan WhatsApp, Jumat (10/7/2026).
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sigi dua periode ini menegaskan bahwa modal utamanya memimpin adalah mandat dari rakyat secara luas. Baginya, dukungan mengalir secara organik dari seluruh lapisan masyarakat Sigi, tanpa sekat perorangan maupun kelompok tertentu. Kepercayaan kolektif itulah yang kini ia jalankan bersama Wakil Bupati Sigi, Samuel Pongi.
"Saya berterima kasih untuk seluruh warga masyarakat Sigi yang telah memberikan amanah kepada diri saya sebagai Bupati dan Samuel Pongi sebagai Wakil Bupati. Kami akan bekerja keras untuk membawa warga Sigi sejahtera. Soal periode kedua belum terpikirkan, yang penting bekerja dan berbuat agar Sigi berhasil," tegas Rizal.
Jemput Bola ke DPR RI: Perjuangkan DAK 2027
Di tengah riuh klaim politik masa lalu, Rizal Intjenae justru memilih membuktikan komitmennya lewat kerja nyata di lapangan. Menolak gaya kepemimpinan yang hanya duduk manis di balik meja, ia melakukan langkah berani demi memastikan gerak pembangunan di Kabupaten Sigi tidak berjalan di tempat.
Rizal melakukan kunjungan kerja langsung ke Gedung DPR RI di Jakarta untuk menyerahkan dokumen pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2027.
Dokumen strategis berbasis data dan fakta lapangan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad Said, yang juga Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
Menepis Retorika, Bicara dengan Data
Langkah taktis "jemput bola" ini menegaskan bahwa diplomasi yang dibangun ke pusat kekuasaan bukanlah panggung politik komoditas, melainkan perjuangan mendasar demi isi perut dan kesejahteraan rakyat Sigi.
Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi menjadi pemantik utama mengapa kepala daerah harus bergerak agresif.
Jika hanya berpangku tangan mengandalkan anggaran daerah yang minim, fasilitas publik vital seperti sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipastikan akan lambat terbangun.
Menagih Hak Konstitusional Warga
Di sisi lain, gerilya anggaran ini merupakan bentuk penegasan bahwa dana yang dikelola oleh Banggar DPR RI sejatinya adalah uang rakyat. Pajak yang saban hari disetor oleh para petani, pedagang kecil, hingga buruh di pelosok Kabupaten Sigi mengalir ke kas pusat.
Sebab itu, kedatangan Bupati Sigi ke Senayan bukan untuk mengemis bantuan, melainkan menuntut dan menagih hak konstitusional warganya. Dana pusat tersebut wajib dikembalikan ke daerah dalam wujud program pembangunan konkret yang menyentuh masyarakat akar rumput.
Pemimpin yang Pasang Badan
Realitas hari ini menunjukkan masyarakat Sigi tidak membutuhkan pejabat yang kaya akan teori logistik di atas langit namun gagap mengeksekusi di lapangan. Daerah ini membutuhkan tipikal pemimpin yang berani pasang badan dan mendatangi langsung episentrum kekuasaan demi kepentingan daerah.
Melalui penyerahan usulan DAK 2027 ini, akselerasi pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sigi diharapkan dapat segera terealisasi. Rakyat Sigi tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di tengah perdebatan para elite di pusat.
