Alasannews24.com | Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat dengan menghadiri Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, SH, mewakili Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (9/7/2026) di Hotel Borobudur, Jakarta,
Forum tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta puluhan perusahaan dari berbagai sektor, terdiri atas 25 perusahaan kehutanan, 12 perusahaan perkebunan, dan 10 perusahaan pertambangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan bahwa program TSBLP/CSR tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan amal atau kewajiban administratif perusahaan, melainkan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, seluruh program TSBLP/CSR perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan.
"Dengan keselarasan tersebut, kontribusi perusahaan akan lebih tepat sasaran, terukur dampaknya, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain itu Ia berharap forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mengoptimalkan pelaksanaan TSBLP/CSR sehingga mampu mendorong pembangunan Kalimantan Barat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 2025 yang menjadi dasar pentingnya memperkuat kolaborasi melalui program TSBLP/CSR di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Linda Purnama, M.Si., menyampaikan bahwa Forum TSBLP/CSR Tahun 2026 merupakan forum perdana yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai langkah strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Menurut Linda, forum tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan BAPERIDA Kalbar pada 1 Juli 2026 di Pontianak dan diikuti oleh 52 perusahaan secara luring maupun daring. Pertemuan tersebut menghasilkan 23 komitmen awal perusahaan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan di Kalimantan Barat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan komitmen perusahaan, penandatanganan, serta penyerahan dokumen komitmen kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan nyata dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang.(*/Gun)
