ALASANNEWS, PALU – Memasuki enam bulan masa kepemimpinannya, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen yang telah disampaikan sejak awal masa jabatan untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja optimal dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Kepada Alasannews, Senin (6/7/2026), melalui pesan WhatsApp, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa proses evaluasi resmi dimulai sejak 1 Juli 2026.
"Ini sudah enam bulan sejak pelantikan. Mulai 1 Juli kemarin, kita lakukan evaluasi kinerjanya. Kalau baik kita lanjutkan, kalau jelek kita ganti," tegas Anwar Hafid.
Menurutnya, enam bulan merupakan waktu yang cukup bagi setiap kepala OPD untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan, melahirkan inovasi, serta menghadirkan terobosan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diemban.
Ia menekankan bahwa setiap pimpinan OPD dituntut mampu mengoptimalkan pelayanan publik melalui berbagai inovasi, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anwar Hafid mengaku masih menemukan sejumlah pimpinan OPD yang dinilai belum mampu memanfaatkan ruang gerak dan kewenangan yang telah diberikan. Padahal, sejak awal masa kepemimpinannya ia telah memberikan tanggung jawab kepada masing-masing kepala perangkat daerah untuk berkreasi dan mengambil langkah strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
"Saat pelantikan enam bulan lalu, saya sudah mengingatkan bahwa ini adalah langkah awal percepatan pembangunan Sulawesi Tengah. Para pejabat dituntut menjadi motor inovasi, bukan sekadar menjalankan administrasi," ujarnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menjelaskan bahwa sistem pendelegasian kewenangan yang diterapkannya memberikan ruang yang luas bagi kepala OPD untuk mengambil keputusan dan menciptakan inovasi dalam pelaksanaan program kerja.
Namun, berdasarkan hasil pengamatannya selama enam bulan terakhir, masih terdapat kinerja sejumlah OPD yang belum memenuhi harapan pemerintah daerah.
"Pendelegasian kewenangan sudah sangat luas. Kepala OPD memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan inovasi dalam mengelola tugas sesuai tupoksinya. Namun hasil yang saya amati belum sesuai dengan yang diharapkan untuk mewujudkan sembilan Program BERANI menuju Sulawesi Tengah Nambaso," kata Anwar Hafid.
Selain menyoroti minimnya inovasi, Gubernur juga mengkritisi pola pikir sebagian kepala OPD yang dinilai terlalu bergantung pada ketersediaan anggaran dalam menjalankan program kerja.
Menurutnya, meskipun anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, keterbatasan dana tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat ataupun menghambat lahirnya berbagai inovasi.
"Memang untuk suatu pekerjaan harus ditunjang dana. Namun bukan berarti tanpa dana tugas itu menjadi stagnan. Saya sudah banyak memberikan tanggung jawab agar kepala dinas dapat berinovasi tanpa intervensi. Namun masih ada kinerja yang biasa-biasa saja. Ini yang akan kita evaluasi secara mendalam," pungkasnya.»
Evaluasi enam bulan ini diperkirakan akan menjadi salah satu momentum penting dalam penataan birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Gubernur Anwar Hafid untuk mempertahankan pejabat yang dinilai berkinerja baik maupun melakukan pergantian terhadap pimpinan OPD yang tidak mampu.
Guna memenuhi target dan ekspektasi pemerintah daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan melalui sembilan Program BERANI jadikan Sulteng Nambaso.
