ALASANNEWS, PALU — Dua tahun memimpin Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., terus mendorong pelaksanaan sembilan program Berani sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Bagi Anwar Hafid, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memastikan pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan mantan Bupati Morowali dua periode itu dalam menjalankan pemerintahan bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
Salah satu kebutuhan yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pemerataan akses teknologi informasi. Kesenjangan konektivitas masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan Sulawesi Tengah, terutama daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan kondisi geografis yang sulit.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat agenda transformasi digital melalui program Berani Berdering. Program ini diarahkan untuk memperluas akses internet hingga ke desa-desa sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik.
Untuk tahap awal, Pemprov Sulteng menyiapkan anggaran Rp10,3 miliar melalui APBD 2026. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerataan pembangunan dalam kerangka visi Sulawesi Tengah Nambaso.
Berani Berdering melengkapi sejumlah program prioritas yang telah dijalankan Pemprov Sulteng, antara lain Berani Sehat, Berani Cerdas, dan Berani Menyala.
Internet Didorong Perkuat Pelayanan Desa
Bagi Gubernur Anwar Hafid, pemerataan konektivitas digital tidak berhenti pada penyediaan jaringan internet. Infrastruktur digital harus mampu memberikan manfaat nyata terhadap pelayanan masyarakat.
Akses internet dinilai dapat memperkuat pelayanan publik, mendukung administrasi pemerintahan desa, membuka akses pendidikan dan informasi, serta membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan dan komunikasi yang lebih cepat.
Kebutuhan tersebut semakin penting karena karakter geografis Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi. Sejumlah wilayah masih membutuhkan dukungan infrastruktur agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi digital.
Karena itu, fasilitas publik menjadi sasaran awal program Berani Berdering. Perangkat internet berbasis satelit, termasuk Starlink, direncanakan dipasang pada fasilitas yang menjadi pusat pelayanan masyarakat di desa.
“Sasarannya adalah fasilitas umum di desa, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Kantor Kepala Desa, dan sekolah-sekolah. Program ini baru akan berjalan dan saat ini masih dalam proses persiapan,” ujar Anwar Hafid kepada Alasannews melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/8/2026).
Rp10,3 Miliar Menjangkau 150 Desa
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulawesi Tengah Wahyu Agus Pratama mengatakan, program Berani Berdering pada 2026 ditargetkan menjangkau 150 desa di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
"Setiap desa penerima mendapatkan dana stimulan sebesar Rp69 juta melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK)" ujar Agus
Menurut Agus, penggunaan skema BKK merupakan instrumen penganggaran untuk menyalurkan bantuan kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Penganggaran program ini menggunakan skema bantuan keuangan khusus. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas Agus di Palu, Kamis (27/8/2026).
Lanjut Agus anggaran program bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Setelah seluruh tahapan penganggaran terpenuhi, dana akan ditransfer ke rekening APBDes masing-masing desa penerima. Pemerintah desa kemudian memiliki kewenangan melaksanakan pengadaan sesuai kebutuhan serta kondisi geografis dan infrastruktur di wilayahnya.
Desa Memiliki Kewenangan,
Kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengadaan tidak berarti program berjalan tanpa pengawasan. Setiap desa penerima tetap diwajibkan mengikuti petunjuk teknis yang diterbitkan Pemprov Sulteng serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sulteng juga mengambil langkah preventif dengan berkoordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan aspek teknis pengadaan barang dan jasa memiliki dasar pertimbangan yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami telah berkoordinasi dan bersurat kepada BPKP Sulteng. Pihak BPKP juga sudah memberikan surat balasan berisi pertimbangan teknis untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut,” kata Agus.
Pengawasan menjadi bagian penting karena anggaran program berasal dari APBD provinsi dan disalurkan kepada pemerintah desa melalui mekanisme bantuan keuangan.
Pemprov Sulteng berkepentingan memastikan seluruh tahapan, mulai dari penganggaran, penyaluran hingga pengadaan, dilaksanakan sesuai aturan dan memiliki dasar administrasi yang jelas.
Lima OPD Dikonsolidasikan
Untuk memperkuat tata kelola program.
Pemprov Sulteng membentuk tim koordinasi lintas sektor melalui Keputusan Gubernur. Lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam program tersebut meliputi:
Diskominfosantik Sulteng;, Bappeda Sulteng; BPKAD Sulteng; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulteng; dan Biro Hukum Setda Sulteng.
Keterlibatan lintas OPD menunjukkan bahwa Berani Berdering tidak semata-mata merupakan program penyediaan jaringan internet. Pelaksanaannya mencakup aspek perencanaan, penganggaran, penyaluran bantuan, pemberdayaan pemerintah desa hingga kepastian hukum.
Dari sisi pengawasan, Pemprov Sulteng turut melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawalan di tingkat daerah juga dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Dinas PMD di tingkat kabupaten.
Desa Didorong Masuk Arus Transformasi Digital
Pemerataan akses internet menjadi kebutuhan strategis seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.
Namun, transformasi digital juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru apabila konektivitas hanya berkembang di kawasan perkotaan dan wilayah yang memiliki infrastruktur telekomunikasi memadai.
Melalui Berani Berdering, Pemprov Sulteng berupaya menjadikan fasilitas publik desa sebagai pintu masuk pemerataan akses digital. Kantor desa, sekolah, dan Pustu menjadi fasilitas yang diprioritaskan agar konektivitas dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan masyarakat.
Target 150 desa pada 2026 menjadi tahap awal kebijakan tersebut. Dengan dukungan anggaran Rp10,3 miliar, pemerintah daerah menempatkan konektivitas digital sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tuntutan pelayanan berbasis teknologi.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perangkat internet. Efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan pengadaan, kesiapan pemerintah desa, keberlanjutan layanan, serta kemampuan masyarakat memanfaatkan fasilitas digital akan menjadi faktor penting dalam menentukan dampaknya.
Saat ini, Pemprov Sulteng masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan program. Pelibatan OPD terkait, BPKP, APIP, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa diarahkan untuk memastikan Berani Berdering berjalan dengan tata kelola, pengawasan, dan regulasi yang jelas.
Kebijakan tersebut sekaligus menempatkan konektivitas digital bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari instrumen pembangunan daerah.
Melalui Berani Berdering, Gubernur Anwar Hafid mendorong agar transformasi digital tidak hanya dinikmati masyarakat di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau desa-desa di berbagai penjuru Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, semangat pemerataan pembangunan dalam visi Sulawesi Tengah Nambaso diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui terbukanya akses masyarakat desa terhadap teknologi, informasi, pendidikan, serta pelayanan publik berbasis digital.
