Alasannews.com | KUBU RAYA — Dugaan pengangkutan Pertalite dalam jumlah besar menggunakan puluhan jerigen di salah satu SPBU wilayah Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menuai sorotan tajam.
Aktivitas yang disebut berlangsung pada malam hingga dini hari itu dinilai janggal karena kendaraan pikap diduga membawa sekitar 35 jerigen. Jika setiap jerigen berkapasitas sekitar 35 liter, jumlahnya diperkirakan mencapai 1.225 liter Pertalite.
Lebih mengundang pertanyaan, aktivitas tersebut disebut berlangsung ketika sejumlah lampu di area SPBU dalam kondisi dimatikan.
Humas DPP Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalbar, Rommy, meminta aparat tidak menutup mata terhadap temuan tersebut.
«“Ini bukan persoalan sepele. Kalau benar yang diangkut adalah Pertalite bersubsidi dalam jumlah sebanyak itu, publik berhak tahu: siapa yang membeli, siapa yang mengangkut, untuk siapa, dan atas dasar apa?”»
Rommy menegaskan, BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang harus disalurkan tepat sasaran. Karena itu, dugaan pengangkutan dalam jumlah besar menggunakan jerigen perlu diuji melalui pemeriksaan resmi.
“Jangan sampai subsidi negara justru menjadi ladang permainan oknum,” tegasnya.
Ia meminta pemeriksaan tidak berhenti pada kendaraan pengangkut. Pihak berwenang dinilai perlu menelusuri rekaman CCTV SPBU, data transaksi, waktu pengisian, identitas kendaraan, asal-usul BBM, tujuan pengiriman, serta pihak yang menerima BBM tersebut.
“Kalau memang semuanya sesuai prosedur, buka dan jelaskan kepada masyarakat. Tetapi kalau ada penyimpangan, jangan hanya sopir atau orang lapangan yang diperiksa. Telusuri sampai ke atas,” ujar Rommy.
JANGAN ADA ‘BEKING’!
Rommy juga memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mencoba menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk melindungi dugaan praktik penyimpangan.
“Kami tidak menuduh APH, aparat desa, ataupun pihak tertentu. Tetapi kami mengingatkan: jangan sampai ada oknum yang bermain, membekingi, atau sengaja membiarkan apabila memang ditemukan pelanggaran,” katanya.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat jabatan maupun kedekatan.
“Kalau ada oknum aparat, ya periksa. Kalau ada oknum pemerintahan desa, ya periksa. Kalau ada pihak SPBU yang terbukti melanggar, ya tindak. Jangan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegas Rommy.
Ia juga mempertanyakan mengapa dugaan aktivitas tersebut bisa berlangsung jika benar terjadi secara terbuka dan dalam jumlah besar.
“Pertanyaannya sederhana: bagaimana BBM sebanyak itu bisa keluar? Siapa yang mengizinkan? Apakah ada dasar dan dokumennya? Kalau tidak ada, siapa yang bertanggung jawab?”
DPP LPM Kalbar meminta APH, Pertamina, dan instansi pengawas terkait segera melakukan pengecekan secara transparan.
Rommy menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membuat tuduhan tanpa dasar. Namun, dugaan yang telah menjadi perhatian publik harus dijawab dengan data, pemeriksaan dan klarifikasi resmi, bukan dengan diam.
“Jangan tunggu masyarakat bertanya lebih keras. Kalau memang bersih, buktikan dengan pemeriksaan. Kalau ditemukan permainan, bongkar siapa pun yang terlibat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan resmi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum ataupun keterlibatan oknum tertentu. Pihak SPBU, Pertamina, pemerintah desa, maupun APH yang berkaitan dengan informasi ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Tim : Humas DPP LPM Kalbar
Red/Gun*
Sumber : Rommy
