PALU, ALASANNEWS — Keselamatan pelajar saat berangkat dan pulang sekolah menjadi perhatian DPRD Kota Palu. Anggota DPRD Palu, Ulfah, meminta pemerintah menempatkan petugas dari dinas terkait di sekolah-sekolah yang berada di jalan utama maupun jalur Trans Sulawesi.
Permintaan itu disampaikan Ulfah dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Palu, Kamis (1/10/2026).
Menurut Ulfah, keberadaan petugas pada jam masuk dan pulang sekolah diperlukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.
Ia meminta perhatian tersebut diberikan kepada sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA yang berada di ruas jalan dengan aktivitas kendaraan cukup padat.
“Saya menyampaikan aspirasi tentang keselamatan pelajar. Agar setiap sekolah SD, SMP dan SMA yang berada di jalan poros atau jalan Trans Sulawesi, khususnya pada jam masuk dan jam keluar anak-anak sekolah, kiranya dapat disiapkan personel-personel dinas terkait,” ujar Ulfah.
Ulfah menilai, keberadaan zebra cross saja belum tentu cukup untuk menjamin keselamatan pelajar ketika kondisi lalu lintas di sekitar sekolah cukup padat.
Ia mencontohkan kawasan di depan SMP Negeri 20 Palu yang menurutnya beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan anak sekolah.
Kekhawatiran tersebut, kata Ulfah, juga pernah dirasakannya secara langsung ketika anaknya berada di kawasan tersebut.
“Di depan SMP 20 itu terjadi kecelakaan, padahal anak saya sudah menyeberang menggunakan zebra cross. Dan di depan SMP 20 itu bukan kali pertama terjadi kecelakaan anak-anak sekolah,” katanya.
Karena itu, Ulfah meminta pemerintah kota melalui organisasi perangkat daerah terkait tidak hanya mengandalkan fasilitas penyeberangan, tetapi juga menghadirkan personel pada waktu-waktu rawan.
Petugas dapat ditempatkan untuk membantu mengatur arus kendaraan sekaligus memberikan perlindungan kepada pelajar yang hendak menyeberang jalan.
Menurutnya, langkah tersebut penting terutama di sekolah yang berada langsung di jalur utama dengan volume kendaraan tinggi.
Selain persoalan keselamatan pelajar, dalam rapat paripurna tersebut Ulfah juga menyampaikan aspirasi terkait pendampingan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu dalam pelaksanaan kunjungan maupun perjalanan dinas.
Ia meminta mekanisme pendampingan tersebut dikembalikan kepada Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku.
“Untuk pelaksanaan kunjungan atau perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPR dapat diberikan pendampingan sesuai kebutuhan, sehingga pelaksanaannya efektif dan optimal. Untuk mekanisme tersebut kami meminta regulasinya diserahkan kembali kepada sekretariat,” ujarnya.***
(
