Dugaan Kapolres Pukul Warga di Warung Kopi Jadi Sorotan, Herman Hofi Ingatkan Jangan Ada Impunitas

Dugaan Kapolres Pukul Warga di Warung Kopi Jadi Sorotan, Herman Hofi Ingatkan Jangan Ada Impunitas!

Alasannews.com | PONTIANAK — Beredarnya video yang diduga memperlihatkan tindakan kekerasan terhadap seorang warga oleh oknum aparat penegak hukum di sebuah warung kopi menjadi sorotan publik. Video yang disebut beredar luas melalui media sosial dan grup WhatsApp tersebut memunculkan desakan agar persoalan itu ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., pada Sabtu (31/10/2026), menilai tindakan pemukulan terhadap warga, apabila terbukti, merupakan persoalan serius yang tidak boleh diselesaikan hanya melalui permintaan maaf.

Herman menegaskan, pejabat kepolisian yang menduduki jabatan strategis semestinya menjadi teladan dalam pengendalian diri, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Menurut dia, dugaan kekerasan fisik di ruang publik berpotensi mencederai kehormatan institusi Polri dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Permintaan maaf dan penyelesaian melalui mekanisme hukum adat memang dapat diterima sebagai bentuk rekonsiliasi sosial di tingkat lokal. Namun, itu sama sekali tidak cukup apabila terdapat dugaan tindak pidana,” tegas Herman.

Herman menjelaskan, dugaan pemukulan terhadap warga perlu dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila unsur tindak pidana penganiayaan terpenuhi, proses hukum pidana harus dijalankan sesuai prosedur.

Selain itu, apabila pihak yang diduga terlibat merupakan anggota Polri, pemeriksaan etik dan disiplin juga perlu dilakukan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Ia meminta Kapolda Kalimantan Barat beserta jajaran terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemeriksaan harus dilakukan secara independen, profesional, dan transparan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai peristiwa yang sebenarnya.

Menurut Herman, penyelesaian secara kekeluargaan atau adat tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban pidana maupun etik apabila memang terdapat dasar hukum untuk memprosesnya.

Lebih lanjut, Herman menekankan pentingnya ketegasan institusi kepolisian dalam menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya sendiri.

Apabila pelanggaran terbukti, sanksi harus dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan untuk menegakkan disiplin, menjaga profesionalisme, serta mencegah terulangnya tindakan serupa.

“Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa penegak hukum tidak kebal hukum. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu, kepercayaan publik terhadap Polri dapat dipulihkan,” pungkasnya.

Sumber : Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik.

Red/Gun*