Alasannews.com | PONTIANAK, KALBAR – Pihak terkait pelaksanaan rehabilitasi pagar SD Negeri 08 Pontianak Utara, Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, menyampaikan klarifikasi sekaligus bantahan terhadap sejumlah informasi yang beredar mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut.(Sabtu 3 Oktober 2026).
Klarifikasi ini disampaikan sebagai bagian dari upaya meluruskan informasi yang dinilai belum menggambarkan kondisi pekerjaan secara utuh, khususnya mengenai keberadaan papan informasi proyek, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta kesan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan.
Pihak terkait menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi proyek semestinya terlebih dahulu diverifikasi secara menyeluruh dengan mengacu pada dokumen pekerjaan, tahapan pelaksanaan, ketentuan kontrak, serta keterangan dari pihak yang memiliki kewenangan.
Papan Informasi Perlu Dilihat Berdasarkan Kondisi dan Tahapan Pekerjaan
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam pemberitaan sebelumnya adalah disebut tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Terhadap hal tersebut, pihak terkait meminta agar persoalan tersebut tidak langsung ditarik sebagai kesimpulan bahwa pekerjaan tidak transparan atau telah melakukan pelanggaran.
Keberadaan maupun posisi papan informasi perlu dikonfirmasi secara faktual, termasuk apakah papan tersebut sedang dalam proses pemasangan, berada pada lokasi lain yang masih berada dalam area pekerjaan, atau terdapat kondisi teknis tertentu yang menyebabkan papan informasi tidak terlihat ketika dilakukan peninjauan.
Dengan demikian, tidak terlihatnya papan informasi pada saat tertentu belum dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administratif maupun kontraktual.
Untuk memastikan persoalan tersebut, pemeriksaan yang lebih objektif dapat dilakukan dengan melihat dokumen kontrak, dokumen pengadaan, berita acara, serta keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas apabila ada, dan penyedia jasa.
Pihak terkait juga menilai bahwa prinsip transparansi tetap penting dalam setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah. Namun, transparansi hendaknya dinilai berdasarkan keseluruhan mekanisme keterbukaan informasi dan dokumen pekerjaan, bukan hanya berdasarkan ada atau tidak terlihatnya papan informasi pada satu waktu peninjauan.
Selain papan informasi, pemberitaan sebelumnya juga menyoroti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja.
Pihak terkait menegaskan bahwa persoalan K3 harus dilihat secara komprehensif dan tidak semata-mata berdasarkan dokumentasi visual atau kondisi pekerja pada satu momentum tertentu.
Dalam pekerjaan konstruksi, kebutuhan APD dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan, potensi bahaya, risiko pekerjaan, serta aktivitas yang sedang dilakukan pekerja.
Karena itu, apabila terdapat pekerja yang pada saat tertentu tidak terlihat menggunakan seluruh jenis APD, kondisi tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan yang sedang dilakukan, standar keselamatan yang berlaku pada pekerjaan tersebut, serta ketentuan K3 yang tercantum dalam dokumen pekerjaan.
Pihak terkait tidak menafikan pentingnya keselamatan kerja. Sebaliknya, penerapan K3 merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Namun demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran K3 seharusnya didasarkan pada pemeriksaan terhadap sistem keselamatan konstruksi secara keseluruhan, termasuk ketersediaan APD, prosedur kerja, identifikasi risiko, pengawasan keselamatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan K3 menjadi lebih objektif dan tidak hanya bertumpu pada pengamatan sesaat.
Tidak Tepat Jika Temuan Visual Langsung Disimpulkan Sebagai Pelanggaran
Pihak terkait juga menekankan pentingnya membedakan antara temuan lapangan, dugaan ketidaksesuaian, dan pelanggaran yang telah terbukti.
Apabila dalam peninjauan ditemukan kondisi tertentu yang dianggap tidak sesuai, hal tersebut dapat menjadi bahan untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
Namun, sebelum adanya pemeriksaan dari pihak yang berwenang, penggunaan istilah yang dapat memberikan kesan bahwa pelaksana telah terbukti melakukan pelanggaran perlu dilakukan secara hati-hati.
Prinsip tersebut penting agar pemberitaan tetap memenuhi asas keberimbangan, akurasi, dan praduga tak bersalah.
Pemberitaan mengenai proyek pemerintah memang merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial. Akan tetapi, fungsi kontrol tersebut akan semakin kuat apabila setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi dan konfirmasi dari seluruh pihak terkait.
Pihak terkait menghargai peran media dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Namun, pengawasan publik hendaknya berjalan beriringan dengan prinsip jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, keberimbangan, akurasi, dan hak jawab.
Setiap pihak yang disebut atau dikaitkan dengan suatu pemberitaan memiliki hak untuk memberikan penjelasan terhadap informasi yang dinilai belum lengkap atau berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Karena itu, klarifikasi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pelurusan informasi, bukan sebagai upaya menghambat fungsi kontrol media maupun masyarakat.
Proyek Pendidikan Tetap Harus Diawasi
Pada prinsipnya, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Karena berada di lingkungan pendidikan, aspek keselamatan dan ketertiban pekerjaan memang perlu mendapatkan perhatian, termasuk pengaturan area kerja agar tidak mengganggu aktivitas sekolah maupun membahayakan peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar.
Pada saat yang sama, pengawasan terhadap proyek juga perlu dilakukan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak terkait membuka ruang komunikasi dan klarifikasi apabila terdapat informasi yang masih belum lengkap mengenai pekerjaan rehabilitasi pagar SD Negeri 08 Pontianak Utara.
Keterangan mengenai nilai kontrak, sumber anggaran, penyedia jasa, jangka waktu pekerjaan, serta penerapan K3 dapat dikonfirmasi kepada instansi dan pihak yang memiliki kewenangan atas paket pekerjaan tersebut.
Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak dibangun berdasarkan asumsi maupun kesimpulan sepihak.
Penegasan
Pihak terkait menegaskan bahwa pemberitaan mengenai proyek pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, tetapi tetap berdasarkan data dan fakta yang terverifikasi.
Apabila terdapat persoalan administratif, teknis, maupun keselamatan kerja, tentu hal tersebut dapat diperiksa dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan sesuai ketentuan.
Namun, apabila suatu kondisi masih sebatas temuan visual atau informasi awal, maka penyajiannya perlu tetap menggunakan bahasa yang proporsional dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang berkepentingan.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa informasi mengenai rehabilitasi SD Negeri 08 Pontianak Utara perlu dilihat secara menyeluruh, objektif, dan berdasarkan dokumen serta keterangan dari pihak yang berwenang.
Pihak terkait berharap seluruh proses pekerjaan dapat berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan keselamatan kerja, serta memberikan manfaat bagi peningkatan fasilitas pendidikan dan kepentingan masyarakat.
(Redaksi)
