 |
| Pelayanan RSUD Pontianak Dikeluhkan Warga, DPRD Soroti Dugaan Diskriminasi dan Lemahnya Manajemen‼️ |
Alasannews.com|PONTIANAK – 24 Juni 2025| Pernyataan tegas kembali dilontarkan Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menyusul polemik berkepanjangan terkait mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak. Ia menegaskan bahwa penggantian direktur rumah sakit bukan solusi utama, melainkan langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan, menurutnya, adalah perombakan menyeluruh terhadap manajemen RSUD, dari pucuk pimpinan hingga struktur organisasi dan pola kerja harian.
“Saya minta manajemennya dirombak habis, jangan hanya ganti direktur. Kalau sistemnya tetap sama, siapa pun yang ditunjuk tidak akan mampu membawa perubahan,” tegas Satarudin kepada media.
Keluhan Warga: Dari Pelayanan Lambat hingga Dugaan Diskriminasi
Dalam beberapa bulan terakhir, RSUD Pontianak menuai beragam kritik dari masyarakat. Laporan yang masuk ke DPRD dan pemerintah kota mencakup:
Antrean panjang dan tidak tertib di layanan poliklinik,
Lambannya penanganan pasien gawat darurat, terutama dari kelompok masyarakat menengah ke bawah,Minimnya empati dari tenaga medis, yang disebut-sebut lebih ramah terhadap pasien “berduit”
Sistem rujukan dan administrasi yang amburadul, memperumit pasien di saat kritis.
Seorang warga asal Pontianak Barat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya harus menunggu lebih dari enam jam hanya untuk mendapatkan layanan awal bagi anaknya yang mengalami demam tinggi.
“Kami datang jam 7 pagi, baru dilayani jam 1 siang. Sementara ada yang baru datang, langsung masuk. Mungkin karena kenal orang dalam? ujarnya kecewa.
Satarudin menyoroti bahwa rotasi jabatan di RSUD selama ini hanya formalitas, tanpa evaluasi terhadap efektivitas struktur organisasi dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Ini bukan sekadar soal siapa direkturnya, tapi bagaimana sistem dan budaya kerjanya dibentuk. Kalau masih ada mentalitas malas, diskriminatif, dan tidak tanggap, RSUD tidak akan pernah maju,” tegasnya.
Ia mendesak agar Pemkot Pontianak turun tangan langsung melakukan reformasi struktural dan membuka ruang partisipasi publik serta DPRD untuk mengawal perbaikannya.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis juga turut bersuara, menyerukan audit independen terhadap kinerja layanan, pengelolaan anggaran, dan perekrutan SDM di RSUD Pontianak.
Temuan tim investigasi mengungkap dugaan nepotisme dalam penempatan jabatan serta pengelolaan anggaran operasional yang tidak transparan, yang diduga menjadi penyebab inefisiensi sumber daya rumah sakit.
“Kita berbicara soal rumah sakit milik publik yang dibiayai dengan uang rakyat. Harus ada akuntabilitas di sana,” kata seorang akademisi dari universitas di Pontianak.
Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Pontianak belum memberikan tanggapan resmi. Namun, sumber internal menyebut sedang dilakukan peninjauan ulang terhadap jajaran direksi RSUD, dengan kemungkinan keputusan akan diambil dalam waktu dekat.
Satarudin menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan membuka kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kesehatan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah kota.
“Kami punya tanggung jawab moral. RSUD adalah garda depan pelayanan publik. Kalau gagal di sini, berarti kita gagal melindungi rakyat,” tutupnya.
Sumber: Tim-Liputan
Red/Tim*
