ALASANnews.com, Kantor DPD Gapensi Sulawesi Tengah di Kompleks Palu Plaza tampak lengang, namun suasananya mendadak tegang. Sebuah gembok besar menggantung di pintu depan, menyimbolkan konflik yang tak kasatmata tapi sarat makna. Penyegelan itu dilakukan oleh mantan Ketua Gapensi Sulteng, Hasyim Hadado — langkah yang sontak mengundang tanda tanya besar: apa yang sebenarnya terjadi di tubuh organisasi para pengusaha konstruksi itu?
Tindakan Hasyim ini dianggap mengejutkan, bukan hanya karena dilakukan secara sepihak, tetapi juga karena bertepatan dengan ketidakhadiran ketua Gapensi Sulteng saat ini di Palu. “Timing”-nya pun menimbulkan kesan dramatis — seolah ada pesan yang ingin ditegaskan kepada pengurus aktif. Dalam organisasi yang selama ini dikenal rapi dan kolegial, peristiwa semacam ini menjadi anomali yang jarang terjadi.
Reaksi keras datang dari para sesepuh Gapensi. Salah satunya Ir. Rendy Afandy A. Lamdjido, ketua Gapensi periode 2000–2004 yang juga dikenal sebagai tokoh senior dan mantan anggota DPR RI dua periode. Dengan nada tegas, ia menyatakan, “Maaf, itu milik Gapensi Sulteng.” Sebuah kalimat pendek, namun mengandung makna penegasan yang kuat — bahwa organisasi ini berdiri di atas kepemilikan kolektif, bukan atas dasar pribadi siapa pun.
Rendy bahkan menambahkan, dialah yang dahulu berperan dalam pengadaan kantor tersebut. “Saya yang mengadakan kantor itu,” ujarnya, menepis dugaan bahwa aset organisasi bisa diklaim secara individual. Pernyataan ini bukan sekadar pembelaan terhadap kepemilikan fisik, tetapi juga pembelaan terhadap marwah lembaga yang menaungi ribuan pelaku jasa konstruksi di Sulawesi Tengah.
Bagi sebagian kalangan, penyegelan ini mencerminkan dinamika internal yang lebih dalam dari sekadar sengketa aset. Ada yang membaca peristiwa ini sebagai simbol retaknya komunikasi antara generasi kepemimpinan lama dan baru. Ada pula yang menilai, ini adalah potret klasik dari perebutan legitimasi dalam organisasi yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi.
Namun di luar segala polemiknya, peristiwa penyegelan kantor Gapensi Sulteng seakan menjadi cermin kecil dari kondisi kelembagaan di daerah — di mana kepemilikan, loyalitas, dan kepemimpinan sering kali bertabrakan di antara kepentingan personal dan semangat kolektif. Sebuah ujian bagi Gapensi untuk membuktikan kedewasaannya dalam menyelesaikan konflik secara elegan dan terbuka.
Kini, publik menunggu langkah berikut dari pengurus aktif Gapensi Sulteng. Apakah pintu yang digembok itu akan segera dibuka — bukan hanya secara fisik, tapi juga simbolik — untuk memulihkan kepercayaan dan soliditas organisasi. Karena dalam dunia konstruksi, pondasi yang retak bisa diperbaiki. Tapi pondasi kepercayaan, sekali runtuh, butuh waktu lama untuk kembali kokoh.***
