Alasannews.com | Pontianak, 17 November 2025 – Konflik internal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Barat memasuki fase paling krusial. KADIN Kalbar hasil Muprovlub secara terbuka menuding agenda Rapimprov dan pengukuhan pengurus yang digelar oleh Arya Rizqi Darsono sebagai manuver ilegal yang berpotensi menghancurkan stabilitas dunia usaha di Kalbar.
Dalam surat resmi bernomor 018/SK-Kadindo/KB/XI/2025, Ketua Umum KADIN Kalbar, H. Muhammad Saleh, menyampaikan peringatan keras kepada KADIN Indonesia:
“Jangan terjebak dalam upaya memberikan legitimasi kepada pihak yang tidak memiliki dasar hukum maupun mandat organisasi.”
KADIN Kalbar: Agenda 22 November adalah Upaya Pembajakan Organisasi
KADIN Kalbar menilai kegiatan Rapimprov yang digerakkan oleh Arya Rizqi Darsono bukan hanya tidak sah, tetapi merupakan tindakan pembajakan struktur organisasi KADIN yang sah secara keputusan Muprovlub 29 Juli 2025.
“Sampai hari ini, tidak ada satu pun dasar organisasi yang memberikan kewenangan kepada Arya Rizqi Darsono untuk mengatasnamakan KADIN Kalbar. Kegiatannya adalah aktivitas ilegal yang berpotensi merusak tatanan organisasi,” tegas Muhammad Saleh.
KADIN Kalbar menyebut tindakan tersebut sebagai manuver pribadi yang mencoba berlindung di balik simbol KADIN, meski tanpa proses, tanpa mandat, dan tanpa legitimasi.
Peringatan Keras kepada KADIN Indonesia:
Hadir Berarti Mengakui Kepalsuan
Dalam pernyataan resminya, KADIN Kalbar mengingatkan bahwa kehadiran pejabat KADIN Indonesia dalam acara ilegal ini akan menjadi preseden buruk yang mempermalukan marwah organisasi nasional.
> “Kehadiran KADIN Indonesia adalah bentuk pengakuan terhadap kepengurusan palsu. Itu akan menjadi pemicu perpecahan permanen di tubuh KADIN Kalbar.”
KADIN Kalbar menegaskan bahwa kerusakan struktur organisasi dan konsolidasi dunia usaha akan menjadi dampak jangka panjang yang tidak mudah dipulihkan jika KADIN Indonesia salah langkah.
Ada Dukungan De Facto dari WKU KADIN Indonesia
KADIN Kalbar juga mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Koordinator KADIN Indonesia, Erwin Aksa, telah menyatakan dukungan de facto terhadap hasil Muprovlub, termasuk instruksi konsolidasi dan keselarasan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Fakta ini, menurut KADIN Kalbar, mempertegas bahwa upaya Arya Rizqi Darsono tidak memiliki pijakan apa pun di tubuh organisasi pusat.
KADIN Kalbar: “Kami Tidak Akan Diam.”
KADIN Kalbar menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah organisasi bila kegiatan ilegal tersebut tetap dipaksakan, terutama bila KADIN Indonesia tidak mengambil sikap tegas.
“Kami tidak akan membiarkan organisasi ini dipermainkan oleh oknum yang mengatasnamakan KADIN. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas KADIN Indonesia.”
Tuntutan Tegas Kepada KADIN Indonesia
KADIN Kalbar menuntut KADIN Indonesia untuk:
Menolak dan tidak menghadiri Rapimprov ilegal versi Arya Rizqi Darsono.
Mengambil langkah disipliner terhadap tindakan yang mencoreng organisasi.
Menyelesaikan dualisme agar tidak membuka ruang bagi pihak-pihak yang mengklaim jabatan tanpa hak.
Menjaga integritas struktur organisasi dan stabilitas iklim usaha di Kalimantan Barat.
Tim : Liputan
Red/Gun*
