Laporan : SULEMAN DJ.LATANTU
Palu – Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Rabu ( 5/11- 2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Tim Banggar DPR RI, H. Muhidin Said, jajaran anggota Banggar, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, Bupati Risharyudi Triwibowo menyampaikan usulan konkret untuk memperkuat kemandirian fiscal daerah ditengah kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam audiensi tersebut menyoroti dampak serius dari kebijakan efisiensi termasuk pemotongan dana transfer ke daerah dan minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima provinsi. Kunjungan Banggar ini bertujuan menghimpun masukan terkait potensi penerimaan dan alokasi dana transfer dalam APBN mendatang.
Menanggapi tantangan efisiensi Bupati Buol mengajukan solusi melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam khususnya potensi emas di wilayah Buol.
Bupati mengungkapkan bahwa Buol memiliki sejarah potensi emas yang besar bahkan pada masa pemerintahan Belanda melalui agreement dengan Batavia, tercatat sekitar 3.000 ton emas telah diangkut dari wilayah Buol.
Namun hingga kini, Buol belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan hanya terdapat IUP perusahaan yang belum dikelola secara maksimal.
Untuk mengatasi pemasalahan legalitas dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah Buol sejak Februari 2025, telah mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah mendapat persetujuan Gubernur.
Bupati berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dapat mempercepat penerbitan SK penetapan WPR, sehingga masyarakat dapat mengelola sumber daya alam secara legal dan berkontribusi pada peningkatan PAD.
“ Ditengah efisiensi anggaran, kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan kemudahan dalam penerbitan SK WPR agar daerah juga bisa bergerak mandiri dan memaksimalkan potensi alam,” ujar Bupati Buol.
Bupati Buol menutup penyampaiannya dengan harapan agar hasil kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat mendorong kebijakan fiscal yang lebih berpihak dan lebih kuat bagi daerah, khususnya dalam menghadapi tekanan efisiensi anggaran yang terjadi saat ini.** ( Humas Diskominfo )
