- Prof Moh. Ahlis Djirimu Ph.D
ALASANNEWS (Palu) – Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, gempur Iran yang berujung pada kabar tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei diprediksi akan mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
"Indonesia kini dibayangi ancaman "badai sempurna" ekonomi tepat saat memasuki momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 H" kata Prof Moh. Ahlis Djirimu Ph.D saat dihubungi Alasannews melalui pesan WhatsApp, Senin (02/03/2026)
Guru Besar Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D, memperingatkan adanya pertemuan dua arus inflasi yang berbahaya bagi daya beli masyarakat.
"Terjadi pertemuan antara cost-push inflation akibat kenaikan biaya energi dan demand-pull inflation menyambut Ramadan serta Idul Fitri 1447 H," ujar Ahlis Djirimu
Menurutnya, jika perang ini berlangsung selama satu bulan, dampak ekonominya bagi Indonesia bisa bertahan hingga 3-6 bulan ke depan.
Ancaman Jalur Pasokan Energi Dunia
Titik krusial konflik ini terletak pada Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan urat nadi energi dunia yang melayani 25-30% transportasi minyak mentah dan Liquefied Natural Gas (LNG) global. Prof. Ahlis menekankan bahwa gangguan pada jalur ini akan langsung melambungkan harga minyak mentah dunia dan gas karena kelangkaan pasokan.
Kerentanan Indonesia: Stok Minyak Hanya 20 Hari
Sebagai negara net oil importer, Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan. Berbeda dengan negara Asia maju yang memiliki cadangan lebih panjang, Indonesia hanya memiliki ketahanan stok minyak mentah sekitar 20 hari hingga satu bulan.
"Dampak akan langsung terasa karena persediaan stok kita terbatas. Indonesia akan menghadapi kekurangan pasokan Indonesian Crude Petroleum (ICP), ditambah lonjakan risk premium seperti biaya transportasi dan asuransi yang membengkak," jelasnya.
Dilema Subsidi dan Risiko Defisit APBN
Situasi ini diprediksi akan menghimpit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kenaikan harga minyak dunia akan membuat subsidi BBM membengkak jauh di atas asumsi dasar. Jika pemerintah Presiden Prabowo memilih mengurangi subsidi untuk menyelamatkan fiskal, maka angka kemiskinan diprediksi akan meningkat.
"Jika subsidi dikurangi, daya beli masyarakat akan semakin tergerus dan penduduk miskin akan bertambah," tegas Prof. Ahlis.
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan defisit APBN akan melampaui ambang batas psikologis 3% sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Sebagai langkah darurat, Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar, namun kebijakan ini berisiko membuat ekonomi Indonesia terkontraksi dan menghambat laju pertumbuhan nasional" ujar Ahlis Djirimu.***
