Alasannews.com | Musi Banyuasin, 15 Mei 2026 — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kondisi tersebut dinilai memengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur serta kualitas pelayanan publik yang bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Sejumlah proyek pembangunan dilaporkan mengalami perlambatan. Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah masih memerlukan perhatian dan penanganan yang optimal dari pemerintah.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi infrastruktur di beberapa kawasan mengalami penurunan kualitas. Kerusakan jalan, keterlambatan pembangunan jembatan, hingga terbatasnya sarana umum menjadi persoalan yang semakin banyak dikeluhkan masyarakat.
Rd, seorang pemuda yang aktif menyuarakan kepedulian terhadap infrastruktur daerah, menilai kondisi tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini.
“Yang perlu dipahami masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah yang sedang menghadapi keterbatasan. DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, hingga kepala daerah juga merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Rd.
Menurut dia, penyesuaian alokasi anggaran nasional membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik.
Dampak tersebut, lanjutnya, terlihat nyata pada sektor infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Kerusakan ruas Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sanga Desa, misalnya, dinilai semakin memprihatinkan.
Kondisi jalan dipenuhi lubang dalam, badan jalan mengalami retak, serta bahu jalan longsor yang menggerus lebar jalan yang tersisa.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada ruas Keban I, Terusan, Simpang Kemang hingga Suban 9, Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa. Kawasan tersebut dinilai menjadi contoh nyata bagaimana keterbatasan anggaran dapat berdampak langsung terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat.
Warga di wilayah itu disebut telah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan, serta sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil perkebunan maupun aktivitas harian masyarakat.
“Sudah hampir enam tahun masyarakat menghadapi kondisi jalan yang memprihatinkan. Sampai hari ini, pembangunan yang benar-benar layak masih sangat dinantikan warga,” kata Rd.
Ia menambahkan, kerusakan infrastruktur tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian desa, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga meningkatnya biaya transportasi masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, aspirasi masyarakat terkait percepatan pembangunan infrastruktur terus meningkat. Namun, sebagian warga menilai penanganan yang dilakukan hingga kini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.
“Masyarakat sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.
Infrastruktur rusak bukan hanya persoalan kenyamanan, tetapi juga menyangkut ekonomi rakyat dan pelayanan dasar,” ujarnya.
Rd berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran agar pembangunan daerah tidak semakin tertinggal. Pemerintah juga diharapkan tetap memberikan dukungan fiskal yang memadai bagi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Bagi masyarakat di pelosok Musi Banyuasin, pembangunan jalan dinilai bukan sekadar proyek pembangunan semata, melainkan harapan yang telah lama dinantikan demi menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Rahmadi)
