Penulis:Andi Ridwan Bataraguru
ALASANnews.com,--Ketika kita membela kontraktor lokal, poin utamanya bukan semata-mata soal individu kontraktor mendapatkan pekerjaan atau adanya dukungan dan testimoni dari Gubernur Sulawesi Tengah. Semua tetap harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme pemerintah yang berlaku.
Namun, yang jauh lebih penting adalah efek berantai ekonomi (multiplier effect) yang ditimbulkan bagi masyarakat lokal dan pergerakan ekonomi rakyat di lapisan bawah.
Mari kita hitung secara sederhana.
Terdapat lebih dari 4.000 paket proyek yang dibiayai melalui APBD, dengan total nilai anggaran diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Ketika proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor lokal, maka secara otomatis sebagian besar uang itu akan berputar di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan daerah sekitarnya.
Uang Rp2 triliun yang beredar di daerah akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Banyak sektor ikut bergerak dan menikmati manfaatnya, seperti:
Pedagang kecil
Warung makan
Kedai kopi
Hotel dan penginapan
Transportasi
Pasar tradisional
UMKM
Hingga ekonomi rumah tangga masyarakat
Perputaran uang menjadi lebih cepat, segar, dan hidup. Daya beli masyarakat meningkat, usaha kecil bertumbuh, dan lapangan kerja ikut terbuka.
Sebaliknya, jika sebagian besar proyek justru dikerjakan kontraktor dari luar daerah, maka dampak ekonominya akan jauh berbeda. Uang proyek cenderung mengalir keluar Sulawesi Tengah. Akibatnya, pergerakan ekonomi masyarakat lokal menjadi lambat dan lesu karena manfaat besarnya tidak tinggal di daerah sendiri.
Karena itu, membela kontraktor lokal sejatinya bukan sekadar membela perusahaan atau individu tertentu. Ini adalah upaya menjaga agar uang daerah tetap berputar di daerah, demi memperkuat ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah secara keseluruhan.
Mari kita pahami persoalan ini dengan jernih dan bijak.
Wassalam.
