Alasannews.com | Melawi, Kalimantan Barat – Pembangunan Gedung Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Nanga Pintas, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, menuai keluhan dan protes dari sejumlah warga setempat. Keluhan tersebut mencuat pada Kamis (21/5/2026) saat proyek masih dalam tahap pengerjaan.
Warga menilai pelaksanaan pembangunan terkesan kurang transparan, terutama terkait spesifikasi teknis pekerjaan fisik di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lokasi pembangunan. Protes masyarakat muncul secara spontan karena mereka merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai standar pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
Salah seorang warga Desa Nanga Pintas yang mengaku kecewa terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, tidak adanya pemasangan gambar kerja maupun papan informasi teknis membuat masyarakat kesulitan melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran untuk kepentingan publik.
“Seolah-olah ada yang ditutupi. Pelaksana tidak memasang gambar kerja sehingga masyarakat sulit ikut mengawasi. Padahal proyek ini nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat juga,” ujarnya kepada awak media.
Warga juga menyoroti proses penimbunan lahan proyek yang dinilai tidak memperhatikan aspek teknis konstruksi. Menurutnya, area timbunan tidak dilengkapi dengan penahan tanah atau bronjong sehingga dikhawatirkan berdampak pada kekuatan dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
“Kalau penimbunan tanpa penahan tanah seperti itu, rasanya mustahil bangunan bisa bertahan lama. Jangan sampai pekerjaan terkesan asal jadi dan akhirnya masyarakat sebagai penerima manfaat yang dirugikan,” tambahnya.
Selain persoalan teknis pembangunan, warga turut menyoroti persoalan upah tenaga kerja yang disebut hanya dibayar sebesar Rp100 ribu per hari. Nilai tersebut dianggap jauh di bawah standar upah harian pekerja bangunan di Kabupaten Melawi yang saat ini disebut berkisar Rp150 ribu per hari.
“Kalau hanya dibayar Rp100 ribu sehari di zaman sekarang jelas tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok. Upah seperti itu sangat memberatkan pekerja,” ungkap narasumber.
Warga berharap pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait dapat segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai spesifikasi pekerjaan, sistem pelaksanaan proyek, hingga standar pengupahan tenaga kerja. Mereka juga meminta aktivitas pembangunan dihentikan sementara apabila ditemukan persoalan teknis yang berpotensi merugikan masyarakat di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun pemerintah desa setempat belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut.
(Sumber : Tim Liputan)
Editor/Gun*
