PALU – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, menegaskan bahwa penguatan kualitas produk hukum daerah merupakan faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Rico saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi Tahun 2026 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Palu, Senin (2/6/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah dan legislatif dari berbagai wilayah di Sulawesi untuk membahas penguatan regulasi daerah.
Menurut Rico, produk hukum daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung percepatan pembangunan.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Regulasi yang berkualitas akan memberikan kepastian bagi pemerintah dalam bekerja sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai rakor tersebut menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas peraturan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Rico juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembentukan produk hukum. Menurutnya, harmonisasi regulasi menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pembangunan tanpa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
“DPRD memiliki fungsi legislasi yang sangat strategis. Karena itu, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat agar setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Rakor Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi Tahun 2026 mengusung tema “Evaluasi Kepatuhan Produk Hukum Daerah dalam Mendukung Reformasi Hukum Nasional”. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, harmonisasi regulasi, serta mendukung agenda reformasi hukum nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa kualitas produk hukum daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut Sulawesi Tengah berhasil masuk dalam tujuh provinsi dengan kategori Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) sangat tinggi dan menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Rakornas Produk Hukum Tahun 2025.
Bagi Rico, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Kota Palu, untuk terus menghasilkan regulasi yang responsif, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Produk hukum yang baik akan menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.@gus
