ALASANNEWS, PALU — Tepat 14 Agustus 2026, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., Gubernur Sulawesi Tengah, genap berusia 57 tahun. Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan panjang seorang putra daerah yang pernah memimpin Kabupaten Morowali selama dua periode, menjadi anggota DPR RI, dan kini dipercaya memimpin Sulawesi Tengah untuk periode 2025–2030.
Anwar Hafid lahir di Wosu Morowali pada 14 Agustus 1969. Pengalaman panjangnya di pemerintahan daerah dan politik nasional menjadi modal dalam menjalankan kepemimpinan di tengah kompleksitas pembangunan Sulawesi Tengah yang terus bergerak sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di Indonesia.
Di mata Guru Besar Bisnis Internasional Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D., Anwar Hafid merupakan figur pemimpin yang memiliki kedekatan dengan masyarakat serta membuka ruang komunikasi dengan berbagai kalangan.
Bagi Ahlis, kedekatan pemimpin dengan rakyat bukan sekadar persoalan gaya komunikasi. Lebih dari itu, kedekatan tersebut merupakan modal untuk memahami persoalan pembangunan secara langsung sekaligus mencari solusi bersama.
“Setiap kali bertemu Gubernur setelah salat Ashar, kami biasa mendiskusikan berbagai hal. Saya biasanya membahas hal-hal yang sedapat mungkin dapat berbagi beban pikiran dan solusi atas masalah pembangunan, termasuk solusi oleh teman-teman DPRD, organisasi masyarakat sipil maupun para champion di daerah,” kata Ahlis.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berkualitas
Ahlis menilai tantangan utama Sulawesi Tengah ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
Menurut dia, pembangunan daerah harus diselaraskan dengan agenda nasional yang menempatkan produktivitas, investasi, industrialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Konteks tersebut sangat relevan bagi Sulawesi Tengah. Daerah ini berkembang sebagai salah satu pusat industri dan hilirisasi berbasis sumber daya alam, terutama nikel.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis membuat kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.
Karena itu, pemerintah harus membaca indikator pembangunan secara lebih komprehensif. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga kemiskinan, pengangguran, kualitas pekerjaan, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, serta dampak sosial dan lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dijaga agar menghasilkan kesejahteraan. Jangan sampai pertumbuhan hanya terlihat dalam angka, sementara masyarakat di sekitar pusat pertumbuhan tidak merasakan manfaat yang proporsional,” demikian pokok pemikiran Ahlis.
Kemiskinan Menurun, Pekerjaan Belum Selesai
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah yang dikutip dalam kajian Ahlis menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,92 persen dan turun menjadi 10,52 persen pada September 2025.
Pada September 2025, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah tercatat sekitar 345,38 ribu orang atau turun sekitar 10,8 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Kemiskinan perkotaan juga tercatat turun menjadi 6,40 persen, sementara kemiskinan perdesaan berada pada 12,66 persen.
Angka tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, Ahlis mengingatkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai.
Penurunan kemiskinan harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu menjaga masyarakat agar tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Pemerintah juga perlu melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan sehingga kebijakan tidak berhenti pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan.
Karena itu, Ahlis menyarankan program prioritas pemerintah, termasuk sembilan program Berani, dilaksanakan secara terpadu, terukur dan berbasis data.
Prinsip yang harus dijaga, menurut dia, adalah lima tepat, yakni tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat spasial.
Morowali, Morowali Utara dan Sigi Punya Karakter Berbeda
Ahlis melihat sejumlah daerah di Sulawesi Tengah memiliki peluang besar mempercepat penurunan kemiskinan, tetapi membutuhkan pendekatan sesuai karakter ekonomi masing-masing.
Morowali dan Morowali Utara mempunyai basis ekonomi kuat dari hilirisasi logam dasar dan industri nikel.
Sementara Kabupaten Sigi memiliki potensi besar di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Morowali dan Morowali Utara, kata Ahlis, membutuhkan strategi agar pertumbuhan industri dan investasi memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat lokal.
Adapun Sigi memerlukan penguatan sektor pertanian, produktivitas petani, akses pasar, teknologi, infrastruktur dan hilirisasi produk pertanian.
Dengan demikian, pembangunan tidak boleh menggunakan satu pendekatan untuk semua daerah.
Jangan Sampai Pertumbuhan Menghasilkan Beban Baru
Di balik besarnya investasi dan aktivitas industri, Ahlis mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak sosial dan lingkungan.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam harus disertai pengawasan lingkungan yang kuat dan pembagian manfaat yang adil.
Ia mengingatkan risiko immiserizing growth, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi justru diikuti memburuknya kondisi sosial atau lingkungan masyarakat.
“Jangan sampai kekayaan sumber daya alam justru menguras SDA, lalu menimbulkan bencana lingkungan dan kemanusiaan di daerah,” kata Ahlis.
Catatan tersebut penting bagi Sulawesi Tengah yang sedang berada dalam arus besar industrialisasi dan hilirisasi.
Industri harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas basis fiskal daerah. Namun, semua itu harus berjalan dalam batas daya dukung lingkungan.
Pengangguran Rendah, Kualitas Pekerjaan Harus Diperhatikan
Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah ketenagakerjaan.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah pada Agustus 2025 sebesar 2,92 persen, turun 0,02 poin dibandingkan Agustus 2024.
Jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 1,70 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja sekitar 1,65 juta orang.
Pekerja formal pada Agustus 2025 tercatat sekitar 585,59 ribu orang atau 35,43 persen dari penduduk bekerja, meningkat 0,86 poin dibandingkan Agustus 2024.
Namun, rendahnya angka pengangguran tidak boleh dibaca secara sederhana bahwa persoalan pekerjaan telah selesai.
Ahlis mengingatkan pentingnya melihat kualitas pekerjaan, produktivitas, status pekerjaan, tingkat pendapatan dan keberlanjutan pekerjaan.
Tantangan lainnya adalah lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang belum seluruhnya terserap sesuai kompetensi.
Karena itu, pendataan penganggur harus lebih detail, antara lain berdasarkan wilayah, pendidikan, keahlian, status pekerjaan dan kondisi sosial.
Berani Lancar dan Berani Cerdas
Ahlis menilai program Berani Lancar melalui pembangunan infrastruktur dapat menjadi pintu masuk untuk menciptakan kesempatan kerja sekaligus mempercepat konektivitas ekonomi daerah.
Kontrak multiyears 2026–2028 untuk peningkatan jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menurut dia, merupakan salah satu ikhtiar meningkatkan kemantapan jalan provinsi yang masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kemantapan jalan nasional.
Ahlis mengingatkan, pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan tidak semata-mata menjadi beban pemerintah provinsi. Sinergi dengan pemerintah pusat, korporasi, serta skema Inpres Jalan Daerah diperlukan agar kualitas konektivitas meningkat dan biaya logistik maupun transportasi dapat ditekan.
Sementara itu, Berani Cerdas dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tengah.
Program pendidikan, kata Ahlis, perlu diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan dengan menggunakan basis data sosial ekonomi agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
Investasi pendidikan memang tidak selalu memberikan hasil dalam waktu singkat. Namun, kualitas manusia akan menentukan daya saing Sulawesi Tengah dalam jangka panjang.
Berani Sehat dan Perluasan Jaminan Kesehatan
Ahlis juga memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan.
Ia menyebut masih terdapat sekitar 712.223 jiwa atau 26,78 persen penduduk yang disebut belum memiliki jaminan kesehatan dalam konteks pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2029.
Menurut dia, apabila jumlah tersebut terus berkurang melalui perluasan kepesertaan dan peningkatan mutu layanan kesehatan, implementasi Berani Sehat akan berada pada jalur yang tepat.
“Saya optimis ini akan berkurang asalnya ada perluasan dan peningkatan mutu layanan dan derajat kesehatan. Ini akan menjadi legacy Berani,” ujarnya.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan masyarakat memperoleh layanan berkualitas.
Berani Makmur dan Pemberdayaan Wirausaha
Program Berani Makmur, Berani Tangkap Banyak, Berani Sejahtera, Berani Lancar dan Berani Menyala, menurut Ahlis, telah memasuki tahap implementasi dan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
Focal point pemberdayaan ekonomi, antara lain melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM bersama akademisi FEB Untad, KADIN Sulawesi Tengah, Dinas Perindagkop UMKM, DPMPTSP dan berbagai pihak terkait.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memobilisasi dan memperkuat wirausaha baru, baik pemula maupun yang telah berkembang.
Persoalan yang dihadapi pelaku usaha bukan hanya modal. Mereka juga membutuhkan pendampingan dalam pengurusan tanda daftar usaha, penyusunan rencana bisnis, negosiasi dengan perbankan hingga perlindungan hak kekayaan intelektual.
Karena itu, pemberdayaan UMKM harus bergerak dari pendekatan bantuan menuju penguatan kapasitas usaha.
Teknologi dan Transformasi Ekonomi
Ahlis melihat perkembangan teknologi sebagai salah satu peluang besar bagi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Pengalaman China dalam pembangunan industri, digitalisasi perdagangan, pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi bahan pembelajaran.
Namun, transformasi tidak cukup dengan mendatangkan teknologi.
Masyarakat lokal harus mempunyai kemampuan untuk menggunakannya.
Karena itu, keterampilan digital, bahasa asing, pendidikan vokasi dan kemampuan teknis harus berjalan beriringan dengan masuknya investasi.
Tenaga Kerja Lokal Harus Menjadi Pemenang
Kawasan industri Morowali dan Morowali Utara, menurut Ahlis, harus menjadi ruang bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Salah satu kemampuan yang dapat diperkuat adalah penguasaan bahasa Mandarin bagi tenaga kerja yang berinteraksi dengan perusahaan dan pekerja asal China.
Tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan bahasa sekaligus keterampilan teknis akan mempunyai peluang lebih besar memasuki pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan lebih baik.
Karena itu, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat.
“Transformasi yang dibutuhkan bukan lagi sekadar ‘sama-sama bekerja’, melainkan ‘bekerja bersama-sama’,” kata Ahlis.
Digitalisasi Pasar Rakyat Bahodopi
Transformasi digital juga harus menyentuh ekonomi rakyat.
Ahlis menyoroti peluang digitalisasi Pasar Rakyat Bahodopi yang dapat diarahkan untuk memperbaiki pendataan pedagang, pengelolaan retribusi, transparansi dan efisiensi tata kelola pasar.
Salah satu gagasan yang disebut adalah Sistem Retribusi Pasar Rakyat atau SIREPAT, yang diarahkan mendukung digitalisasi sekitar 600 pedagang tradisional.
Menurut Ahlis, digitalisasi semacam ini menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak hanya untuk industri besar, tetapi juga dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Potensi produk lokal seperti ikan asap atau ikan fufu juga perlu dikembangkan agar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor ke Taiwan dan China.
Sulteng Perlu Memperkuat Data Pertambangan
Sebagai daerah dengan aktivitas pertambangan yang besar, Sulawesi Tengah membutuhkan sistem data pertambangan yang akurat dan terintegrasi.
Ahlis mengusulkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM mempertimbangkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Pertambangan.
UPT tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh data produksi, penjualan, distribusi serta arus keluar-masuk komoditas pertambangan dan penggalian.
Data menjadi penting untuk merumuskan kebijakan, menghitung manfaat ekonomi, memperkuat pengawasan serta memastikan masyarakat daerah penghasil mendapatkan manfaat yang proporsional.
Dengan data yang kuat, pemerintah memiliki dasar lebih baik dalam mengukur apakah hilirisasi benar-benar menciptakan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
Berani Menyala dan Tantangan Blankspot
Ahlis juga menyoroti persoalan akses listrik dan konektivitas digital.
Program Berani Menyala diarahkan untuk mengurangi sekitar 35 ribu rumah tangga yang disebut masih menghadapi persoalan akses listrik.
Upaya tersebut, menurut dia, dapat dilakukan melalui sinergi pemerintah, sektor energi, TJSL/CSR/PPM perusahaan serta dukungan politik anggaran DPRD.
Di sisi lain, Sulawesi Tengah disebut masih memiliki ratusan desa yang mengalami blankspot. Kabupaten Banggai menjadi salah satu daerah dengan jumlah desa blankspot yang besar.
Target penyelesaiannya bukan hanya menghadirkan akses jaringan, tetapi juga memastikan cakupan sinyal yang memadai sehingga masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan konektivitas digital.
Perubahan Iklim dan Ancaman Lingkungan
Persoalan lingkungan menjadi bagian penting dari pembangunan Sulawesi Tengah.
Ahlis menyebut hasil riset yang dilakukannya menunjukkan suhu permukaan Sulawesi Tengah selama periode 2014–2024 meningkat sekitar 1,2 derajat Celsius.
Ia juga menyebut adanya kehilangan tutupan hutan yang sangat luas, termasuk kawasan hutan purba.
Data tersebut, menurut Ahlis, harus menjadi peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan keseimbangan ekologis.
Karena itu, sinergi antara Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, perangkat daerah yang menangani sumber daya air serta pemerintah desa perlu diperkuat dalam kerangka Berani Harmoni.
Upaya mencari sumber pembiayaan pembangunan nonfiskal juga perlu dikembangkan, termasuk peluang hibah lingkungan, perdagangan karbon dan Ecological Fiscal Transfer (EFT).
Dengan demikian, konservasi tidak dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai investasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi.
57 Tahun, Tantangan Baru Menanti
Di usia 57 tahun, Anwar Hafid berada pada fase penting perjalanan kepemimpinannya di Sulawesi Tengah.
Pengalaman sebagai birokrat, Bupati Morowali dua periode, anggota DPR RI dan kini Gubernur menjadi modal dalam menghadapi kompleksitas pembangunan daerah.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan.
Sulawesi Tengah harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan kemiskinan, menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi rakyat, memperluas akses kesehatan dan listrik, memperbaiki konektivitas serta mengendalikan dampak lingkungan.
Bagi Prof. Moh. Ahlis Djirimu, kedekatan dengan masyarakat menjadi modal penting seorang pemimpin.
Sebab, pembangunan tidak hanya berbicara tentang angka pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi atau banyaknya proyek yang dibangun.
Pada akhirnya, pembangunan harus menjawab pertanyaan paling mendasar: apakah rakyat menjadi lebih sejahtera?
Karena itu, momentum 57 tahun Anwar Hafid bukan sekadar perayaan pertambahan usia. Momentum ini sekaligus menjadi ruang refleksi atas arah pembangunan Sulawesi Tengah.
Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah. Investasi harus membuka kesempatan kerja. Infrastruktur harus menurunkan biaya logistik. Teknologi harus meningkatkan produktivitas. Pendidikan harus memperkuat daya saing manusia. Kesehatan harus semakin mudah diakses. Ekonomi rakyat harus tumbuh.
Dan seluruh proses pembangunan tersebut pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.
Selamat ulang tahun ke-57, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Tantangan kepemimpinan masih panjang. Pertumbuhan harus dijaga, tetapi kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran akhirnya.
