Oleh: Elkana Lengkong
Redaktur Eksekutif ALASANNEWS
ALASANNEWS, PALU — Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap menjadi salah satu titik rawan dalam perjalanan pemerintahan. Setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tidak sedikit pasangan yang kemudian menghadapi persoalan komunikasi, perbedaan kepentingan politik, hingga tarik-menarik kewenangan.
Kondisi berbeda terlihat pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. Memasuki tahun kedua masa bakti, keduanya menunjukkan pola kerja yang relatif solid dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, saling menghormati, dan kesamaan persepsi dalam menjalankan pemerintahan.
Bagi pemerintahan daerah, hubungan yang sehat di tingkat pucuk pimpinan bukan sekadar persoalan kecocokan personal. Soliditas tersebut berkaitan langsung dengan efektivitas birokrasi, kesinambungan kebijakan, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan masyarakat.
Pasangan yang mengusung semangat “Berani” itu juga menghadapi tuntutan untuk menerjemahkan visi “Sulteng Nambaso”—Nyaman, Aman, Maju, Bantuan Sosial Terjamin—ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Matahari Itu Hanya Satu”
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, secara terbuka mengapresiasi pola kepemimpinan yang diterapkan Anwar Hafid. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kesamaan langkah dalam menjalankan pemerintahan.
“Sangat bagus. Kami saling menghormati, menghargai, dan selalu bertukar informasi mengenai jalannya roda pemerintahan. Walaupun Pak Gubernur adalah matahari bagi kami dan matahari itu hanya satu, dalam mengambil kebijakan beliau selalu mengedepankan rapat bersama,” ungkap dr. Reny kepada Alasannews, Senin (24/8/2026), melalui pesan WhatsApp.
Ungkapan “matahari itu hanya satu” dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap posisi gubernur sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur pemerintahan provinsi. Namun, pada saat yang sama, mekanisme rapat dan konsultasi menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak dijalankan secara sepihak.
Bagi dr. Reny, fungsi wakil gubernur bukan sekadar mendampingi kepala daerah dalam kegiatan pemerintahan. Posisi tersebut membutuhkan kemampuan berkoordinasi, memahami persoalan, serta menjaga agar kebijakan yang dijalankan tetap berada dalam satu garis kepemimpinan.
“Saya dalam menjalankan tugas selalu berkoordinasi dengan Pak Gub, supaya kami memiliki kesamaan persepsi dan hubungan kerja tetap harmonis,” tambahnya.
Model komunikasi seperti ini penting dalam mencegah munculnya dua pusat kekuasaan di lingkungan birokrasi. Ketika kepala daerah dan wakilnya memiliki garis komunikasi yang jelas, aparatur pemerintah memiliki rujukan yang lebih tegas dalam melaksanakan kebijakan.
Harmonisasi sebagai Modal Pemerintahan
Keharmonisan Anwar-Reny memiliki konsekuensi lebih luas daripada hubungan kerja keduanya. Soliditas tersebut dapat menjadi modal manajerial untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.
Dalam birokrasi, ketidakjelasan arah kepemimpinan dapat melahirkan tafsir berbeda di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebaliknya, koordinasi yang baik memberikan ruang bagi aparatur untuk bekerja berdasarkan kebijakan yang telah disepakati.
Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Namun, keharmonisan di tingkat elite pemerintahan pada akhirnya harus diuji melalui capaian konkret. Masyarakat tidak hanya membutuhkan hubungan kerja yang terlihat baik, tetapi juga ingin melihat apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan Anwar-Reny tidak berhenti pada komunikasi politik. Pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pengendalian ekonomi, serta kesempatan kerja akan menjadi indikator yang menentukan penilaian publik.
“9 Program Berani” dan Ekspektasi Publik
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Tadulako, (Untad) Palu Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, M.Si., menilai keberhasilan program unggulan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti “9 Program Berani”, terutama Berani Sehat dan Berani Cerdas, yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tanpa survei pun, kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid sudah terlihat menonjol. Program 9 Berani, terutama Berani Sehat dan Berani Cerdas, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat karena ikut meringankan beban hidup mereka secara konkret,” ujar Prof. Slamet saat dihubungi ALASANNEWS, Senin (24/8/2026).
Menurut dia, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat memiliki daya pengaruh yang kuat. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, kehadiran pemerintah lebih mudah dirasakan melalui pelayanan publik yang terjangkau dan bantuan yang tepat sasaran.
“Hal ini tidak bisa terbantahkan. Program tersebut menjadi tumpuan harapan warga kurang mampu dan masyarakat dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Inilah insentif politik yang nantinya dapat mendongkrak elektabilitas pasangan Berani untuk melanjutkan kepemimpinan pada Pilkada 2030,” jelasnya.
Meski demikian, Prof. Slamet mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak dapat diukur hanya melalui popularitas. Keberlanjutan fiskal, akuntabilitas penggunaan anggaran, efektivitas program, serta kemampuan pemerintah menghadapi perubahan ekonomi harus menjadi bagian dari evaluasi.
Dengan demikian, popularitas politik seharusnya berjalan beriringan dengan kualitas tata kelola pemerintahan.
Rekam Jejak dr. Reny Memperkuat Pemerintahan
Dalam pandangan Prof. Slamet, salah satu kekuatan pasangan Anwar-Reny terletak pada karakter kepemimpinan yang saling melengkapi.
Anwar Hafid memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik, sementara dr. Reny membawa pengalaman birokrasi serta sektor kesehatan yang menjadi bagian penting dari tata kelola pelayanan publik.
Prof. Slamet menilai rekam jejak dr. Reny memberikan kontribusi tersendiri dalam menjalankan pemerintahan. Selain faktor trust (kepercayaan) dari garis keturunan ayahanda beliau, tokoh besar Sulteng HA Aziz Lamadjido.
"dr. Reny juga ditopang oleh pengalaman menduduki jabatan-jabatan strategis. Mulai dari Direktur RSUD Anutapura Kota Palu, Direktur RSUD Undata Palu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, hingga Wakil Wali Kota Palu. Selama mengemban amanah tersebut, beliau memiliki rekam jejak yang cukup baik,” kata Prof. Slamet.kepada Alasannews, Senin (24/8/2026) lewat WhatsApp
Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memahami mekanisme birokrasi sekaligus persoalan pelayanan masyarakat. Posisi wakil gubernur juga memungkinkan dr. Reny menjalankan fungsi koordinatif di berbagai sektor yang membutuhkan komunikasi lintas lembaga.
Di titik inilah perpaduan pengalaman politik dan birokrasi menjadi aset penting bagi pemerintahan Anwar-Reny. Kepemimpinan politik membutuhkan dukungan sistem administrasi yang kuat, sementara birokrasi membutuhkan arah kebijakan yang konsisten.
Anwar Hafid dan Peta Politik Sulteng 2030
Di luar agenda pemerintahan, perhatian terhadap kepemimpinan Anwar Hafid mulai bersinggungan dengan proyeksi politik Sulawesi Tengah menuju Pilkada 2030.
Sebagai petahana, Anwar memiliki keunggulan berupa ruang yang luas untuk menunjukkan kinerja pemerintahan. Setiap program, kebijakan, keberhasilan maupun persoalan yang muncul selama masa jabatan akan menjadi bagian dari penilaian publik.
Realisasi janji politik, stabilitas daerah, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta kemampuan mengelola hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah akan menjadi bagian penting dari evaluasi menuju 2030.
Status petahana memang memberikan keuntungan politik karena memiliki panggung pemerintahan dan ruang komunikasi publik yang lebih besar. Namun, posisi tersebut sekaligus menghadirkan risiko. Setiap kekurangan dalam pelayanan atau kegagalan program akan lebih mudah dikaitkan langsung dengan kepemimpinan yang sedang berjalan.
Karena itu, stabilitas pemerintahan saat ini merupakan modal awal, bukan jaminan kemenangan politik pada masa mendatang.
Berpotensi Menjadi “King Maker”
Jika mampu mempertahankan kinerja, menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, dan merawat hubungan dengan partai politik serta berbagai kelompok strategis, posisi Anwar Hafid dalam percaturan politik Sulteng berpotensi semakin kuat.
Pengaruh tersebut bahkan dapat berkembang melampaui kepentingan pencalonan dirinya. Anwar berpotensi memainkan peran sebagai “king maker”, yakni figur yang memiliki kemampuan memengaruhi arah koalisi, menentukan konfigurasi pasangan calon, serta membentuk peta dukungan politik menjelang Pilkada 2030.
Tentu, prediksi tersebut sangat bergantung pada perjalanan pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan. Politik elektoral selalu bergerak mengikuti kinerja, persepsi publik, perubahan koalisi, serta munculnya figur-figur baru.
Di sinilah harmonisasi Anwar-Reny memperoleh arti strategis. Hubungan kerja yang terjaga dapat memberikan fondasi bagi stabilitas pemerintahan, sementara capaian program akan menentukan seberapa besar modal kepercayaan tersebut bertahan.
Pada akhirnya, metafora “matahari tunggal” bukan hanya tentang siapa yang menjadi pusat otoritas. Ia juga menggambarkan kebutuhan akan satu arah komando dengan kerja kolaboratif di dalamnya.
Jika pola tersebut mampu dipertahankan hingga akhir masa jabatan, Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido tidak hanya memiliki peluang meninggalkan rekam jejak pemerintahan yang solid, tetapi juga berpotensi ikut menentukan bagaimana peta politik Sulawesi Tengah terbentuk menuju 2030.
Bagi masyarakat, ukuran akhirnya tetap sederhana: apakah stabilitas kepemimpinan itu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan yang lebih baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan hingga ke tingkat paling bawah.
