Oleh: Elkana Lengkong
Redaktur Eksekutif
ALASANNEWS, PALU – Upaya memperkuat perlindungan masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dari ancaman banjir terus dipacu. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) Sulawesi Tengah adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sepanjang Sungai Gumbasa.
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Gumbasa Lanjutan tersebut kini memasuki tahap akhir. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai kontrak sekitar Rp14,08 miliar dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.
Hingga pertengahan Agustus 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai sekitar 85 persen. Dengan menyisakan sekitar 15 persen pekerjaan, kontraktor bersama jajaran BWSS Sulawesi Tengah kini memacu penyelesaian proyek agar dapat memenuhi target kontrak pada 7 September 2026.
Pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Bukaka Pasir Indah. Tantangan utama pada tahap akhir ini adalah memastikan pasokan material, terutama batu boulder, tetap tersedia serta mobilisasi alat berat dan armada pengangkutan berjalan tanpa gangguan.
Target penyelesaian proyek menjadi penting karena Sungai Gumbasa memiliki karakter aliran yang dinamis. Ketika curah hujan tinggi terjadi di kawasan hulu, peningkatan debit air dapat berlangsung cepat dan berpotensi meningkatkan daya rusak arus sungai.
Sungai Gumbasa dan Ancaman Daya Rusak Air
Sungai Gumbasa memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Sigi. Selain menjadi bagian dari sistem tata air wilayah, kawasan di sekitar sungai juga berdekatan dengan permukiman dan hamparan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Namun, kondisi tersebut juga membuat kawasan bantaran sungai menghadapi risiko ketika terjadi peningkatan debit air. Arus yang deras dapat menimbulkan tekanan besar terhadap tebing sungai.
Jika tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, proses penggerusan atau erosi tebing dapat terus berlangsung dan mengancam lahan pertanian, infrastruktur publik maupun kawasan permukiman.
Dalam kondisi tertentu, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu dapat menyebabkan debit sungai meningkat secara signifikan. Karena itu, pembangunan pengendali banjir tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana.
Terbangunannya struktur pengaman diharapkan mampu mengurangi energi arus dan menekan potensi penggerusan pada titik-titik yang dinilai rawan.
BWSS Tekankan Kualitas Konstruksi
Kepala BWSS Sulawesi Tengah, Medya Rhamdani, ST, menegaskan bahwa percepatan pekerjaan tidak boleh mengabaikan kualitas konstruksi.
Menurutnya, kondisi Sungai Gumbasa yang memiliki daya gerus tinggi membutuhkan material dengan kualitas dan spesifikasi sesuai ketentuan kontrak.
Salah satu material yang mendapat perhatian khusus adalah batu boulder yang digunakan sebagai bagian dari struktur pengaman tebing dan pengendali energi arus.
“Sumber material batu boulder harus memenuhi kualifikasi ukuran berat antara 650 hingga 800 kilogram per kubik. Kami rutin melakukan pengujian berat secara acak langsung di lapangan untuk memastikan konsistensi kualitasnya,” kata Medya Rhamdani saat dikonfirmasi Alasannews, Kamis (20/8/2026).
Pengujian secara acak tersebut dilakukan untuk memastikan material yang masuk ke lokasi pekerjaan benar-benar memenuhi persyaratan teknis.
Langkah itu dinilai penting karena batu boulder memiliki fungsi strategis dalam konstruksi pengaman tebing. Material dengan ukuran dan berat yang sesuai diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap gempuran arus sungai.
Dengan material yang memenuhi spesifikasi, struktur pengaman diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menahan tekanan arus dan mengurangi proses erosi pada tebing.
Legalitas Material Menjadi Perhatian
Selain kualitas fisik material, BWSS Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap legalitas sumber batu yang digunakan.
Medya menjelaskan, material boulder yang digunakan dalam pekerjaan tersebut berasal dari perusahaan tambang lokal yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Beberapa sumber material yang digunakan antara lain PT Putra Elan Balindo (PEB) dan PT Bosowa.
Menurut Medya, legalitas sumber material merupakan bagian penting dari pengawasan proyek. Setiap material yang digunakan harus dapat ditelusuri asal-usulnya dan berasal dari sumber yang memiliki dokumen perizinan.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan pembangunan tidak menggunakan material dari sumber pertambangan ilegal atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dengan demikian, pengawasan proyek tidak hanya berorientasi pada pencapaian progres fisik, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap aspek administrasi dan legalitas.
PPK Perketat Pengawasan
Pengawasan terhadap penggunaan material juga dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai Pantai 1 BWSS Sulawesi Tengah, Hazim, ST., MT.
Hazim mengatakan, proyek pemerintah harus dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Karena itu, aspek kualitas material, legalitas sumber material, administrasi dan operasional proyek menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan.
Ia menegaskan seluruh material kuari yang digunakan harus dilengkapi dokumen pendukung.
“Sebagai PPK, dalam penanganan paket proyek ini—terutama menyangkut masalah pengawasan—saya menerapkan aturan yang sangat ketat dan keras terkait kualitas serta asal-usul material kuari. Batu boulder semuanya harus didukung oleh dokumen IUP dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang aktif,” tegas Hazim.
Menurut Hazim, keberadaan dokumen tersebut penting untuk memastikan asal material dapat ditelusuri dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan.
Pengawasan juga mencakup penggunaan alat berat dan armada pengangkutan material.
Seluruh kendaraan operasional proyek dipastikan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar industri non-subsidi. Administrasi penggunaan BBM juga dilengkapi data manifes untuk mendukung pencatatan dan pengawasan kegiatan operasional.
“Saat ini semua penunjang proyek kami, mulai dari material, ketersediaan BBM industri, hingga armada angkut sudah on-track dan sesuai dengan apa yang tercantum di spesifikasi teknis (spektek) kontrak,” ujar Hazim.
Struktur Pengaman Memiliki Dimensi Besar
Dari sisi teknis, struktur pengaman tebing Sungai Gumbasa dirancang dengan dimensi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Struktur tersebut memiliki ketinggian vertikal sekitar 5 meter, sedangkan bentang lereng pelindung mencapai sekitar 9 meter.
Dimensi tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap tebing sungai dari gempuran arus, terutama ketika terjadi peningkatan debit air.
Struktur pengaman diharapkan mampu mengurangi energi aliran yang langsung menghantam tebing sehingga potensi penggerusan dapat ditekan.
Bagi kawasan yang berada di sekitar sungai, keberadaan struktur tersebut menjadi bagian penting dari sistem perlindungan terhadap ancaman banjir dan erosi.
Pasokan Batu Sempat Menghambat Pekerjaan
Meski progres telah mencapai 85 persen, pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan.
Ketersediaan material batu sempat menjadi kendala yang berdampak terhadap ritme pekerjaan di lapangan.
Site Manager PT Bukaka Pasir Indah, Lucky, mengatakan aktivitas konstruksi sempat mengalami perlambatan selama hampir dua bulan karena pasokan batu di pasaran terbatas.
“Proses konstruksi sempat melambat akibat terbatasnya pasokan batu di pasaran. Kondisi tersebut dipicu oleh tersendatnya jalur distribusi material di berbagai daerah, sehingga berdampak langsung terhadap pemenuhan suplai ke lokasi kerja kami,” ungkap Lucky.
Menurut dia, gangguan distribusi material menjadi tantangan bagi kontraktor dalam menjaga kesinambungan pekerjaan.
Sementara itu, kebutuhan material untuk menyelesaikan sisa pekerjaan masih cukup besar.
Lucky memperkirakan kebutuhan batu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa mencapai sekitar 10 ribu meter kubik.
Jumlah tersebut merupakan hasil penyesuaian teknis setelah dilakukan efisiensi anggaran sekitar 10 persen dari rencana awal.
Pasokan Mulai Kembali Normal
Kondisi pasokan material belakangan mulai membaik.
Lucky menyebut sejumlah perusahaan pemasok batu berizin, seperti PT Bosowa, PT PEB dan PT Meriba, mulai kembali memasok material untuk kebutuhan proyek.
Meski demikian, kapasitas produksi sejumlah pemasok belum sepenuhnya pulih karena harus membagi pasokan untuk kebutuhan proyek strategis lainnya.
“Baru belakangan ini pasokan dari kuari berizin resmi seperti PT Bosowa, PT PEB, dan PT Meriba mulai kembali normal, walau kapasitas produksinya belum pulih total karena pihak pemasok juga harus membagi kuota untuk proyek strategis lainnya,” jelasnya.
Kelancaran pasokan material menjadi salah satu faktor penting dalam mengejar penyelesaian pekerjaan.
Dengan sisa pekerjaan sekitar 15 persen, kontraktor membutuhkan ritme kerja yang konsisten agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Optimistis Rampung Sebelum Kontrak Berakhir
Kontraktor tetap optimistis mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai masa kontrak.
Selain pasokan material, faktor cuaca juga menjadi perhatian. Hujan dengan intensitas tinggi dapat menghambat aktivitas konstruksi, khususnya mobilisasi alat berat dan pengangkutan material menuju lokasi pekerjaan.
Kondisi medan di sekitar sungai juga membuat aktivitas konstruksi harus dilakukan dengan memperhitungkan perubahan cuaca dan debit air.
Namun, apabila pasokan material tetap lancar dan tidak terjadi cuaca ekstrem berkepanjangan, pihak kontraktor yakin target penyelesaian dapat dicapai.
“Jika rantai suplai batu ini tetap berjalan lancar tanpa kendala cuaca ekstrem, kami sangat optimistis sisa pekerjaan 15 persen ini dapat dituntaskan tepat waktu sebelum masa kontrak berakhir,” kata Lucky.
Dengan demikian, 7 September 2026 menjadi tenggat penting bagi penyelesaian pembangunan Pengendali Banjir Sungai Gumbasa Lanjutan.
Melindungi Lahan Pertanian Sigi
Pembangunan pengendali banjir Sungai Gumbasa memiliki arti lebih luas bagi masyarakat Sigi.
Kabupaten Sigi dikenal sebagai salah satu daerah penyangga sektor pertanian dan hortikultura di Sulawesi Tengah. Banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Lahan pertanian yang berada di sekitar kawasan sungai memiliki nilai ekonomi yang besar. Karena itu, kerusakan akibat banjir tidak hanya menimbulkan kerugian pada infrastruktur, tetapi juga dapat memengaruhi produksi pangan dan pendapatan masyarakat.
Ketika sawah dan lahan hortikultura terendam atau rusak akibat luapan sungai, petani dapat kehilangan hasil produksi. Dampaknya kemudian dapat berlanjut pada distribusi komoditas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam konteks itu, pengendalian banjir merupakan bagian dari upaya melindungi ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai pengaman sungai, tetapi juga sebagai investasi untuk menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan perekonomian daerah.
Bupati Sigi Apresiasi Perhatian BWSS
Pemerintah Kabupaten Sigi menyambut positif pembangunan pengendali banjir tersebut.Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, menyampaikan apresiasi kepada BWSS Sulawesi Tengah yang terus memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pembenahan infrastruktur sungai serta irigasi di wilayah Sigi.
Perhatian tersebut dinilai penting, khususnya untuk kawasan yang berkaitan dengan Daerah Irigasi (DI) Gumbasa.
Menurut Rizal, pembangunan infrastruktur perlindungan sungai harus menjadi bagian dari strategi menjaga sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat.
“Sigi adalah daerah penyangga pertanian pangan dan hortikultura yang sangat vital. Adanya sistem pengendali banjir ini merupakan langkah preventif yang luar biasa. Ketika curah hujan tinggi, banjir bisa dikendalikan sehingga risiko kerusakan lahan pertanian warga yang bernilai ekonomi tinggi dapat kita cegah bersama,” tutur Rizal.
Ia menilai keberadaan pengendali banjir memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain mengurangi risiko kerusakan akibat banjir, infrastruktur tersebut juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sungai.
Masyarakat Diminta Menjaga Infrastruktur
Rizal juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah dan kontraktor. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan dan fungsi bangunan pengaman sungai.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sungai dan jaringan irigasi menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. Karena itu, masyarakat di sepanjang bantaran sungai diharapkan ikut menjaga dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak struktur pengaman.
Infrastruktur tersebut merupakan aset publik yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Infrastruktur ini adalah aset berharga bagi masa depan pertanian Sigi. Tugas kita bersama sekarang adalah menjaganya agar fungsi proteksinya bisa bertahan lama, memberikan rasa aman bagi pemukiman, sekaligus memastikan roda ekonomi petani kita tetap berputar tanpa bayang-bayang ketakutan akan banjir bandang,” tutup Rizal.
September Menjadi Titik Penentuan
Proyek Pengendali Banjir Sungai Gumbasa Lanjutan kini memasuki fase penentuan.
Progres 85 persen menunjukkan sebagian besar pekerjaan telah diselesaikan. Namun, sisa 15 persen tetap membutuhkan perhatian serius karena berada pada tahapan akhir yang menentukan apakah target kontrak dapat dipenuhi.
Ketersediaan material, kelancaran distribusi batu boulder, mobilisasi alat berat, kondisi cuaca serta konsistensi penerapan spesifikasi teknis menjadi sejumlah faktor yang akan menentukan penyelesaian proyek.
Di sisi lain, pengawasan terhadap kualitas dan legalitas material juga harus tetap dipertahankan hingga pekerjaan benar-benar selesai.
Percepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan mutu konstruksi. Sebab, infrastruktur pengendali banjir akan berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang tidak selalu dapat diprediksi.
Karena itu, keberhasilan proyek tidak semata-mata diukur dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan sebelum 7 September 2026, tetapi juga dari sejauh mana struktur yang dibangun mampu menjalankan fungsi perlindungan dalam jangka panjang.
Bukan Sekadar Proyek APBN
Pada akhirnya, pembangunan Pengendali Banjir Sungai Gumbasa Lanjutan senilai Rp14,08 miliar bukan sekadar proyek fisik yang tercatat dalam dokumen APBN.
Di balik batu boulder, struktur pengaman, alat berat, armada pengangkut dan aktivitas para pekerja, terdapat kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar.
Ada rumah warga yang harus dilindungi, lahan pertanian yang harus dipertahankan, produksi pangan yang harus dijaga, serta kehidupan ekonomi masyarakat yang harus terus berjalan.
Sungai Gumbasa mungkin tidak pernah benar-benar dapat “dijinakkan”. Namun, melalui perencanaan yang matang, konstruksi sesuai standar, material berkualitas, pengawasan ketat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur, daya rusak sungai dapat dikendalikan.
September 2026 pun diharapkan menjadi momentum penting. Bukan hanya sebagai batas akhir masa kontrak, tetapi sebagai awal dari hadirnya sistem perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat dan kawasan pertanian Kabupaten Sigi.
Sebab, melindungi sungai bukan berarti melawan alam. Justru dengan memahami karakter sungai, memperkuat tebingnya, mengendalikan daya rusak arus, serta menjaga keseimbangan kawasan di sekitarnya, manusia dapat hidup berdampingan dengan sungai secara lebih aman.
Dan dari tepian Sungai Gumbasa, ikhtiar itu kini terus dikejar meter demi meter, batu demi batu, hingga sebuah benteng perlindungan bagi masyarakat Sigi benar-benar berdiri dan berfungsi sebagaimana mestinya.
