Palu, Alasannews – Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk meniru langkah progresif yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dalam pengelolaan dana dari sektor pertambangan.
Hal itu disampaikan Longki saat menghadiri pertemuan Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulteng di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).
“Saya baru saja kembali dari Mimika dan berdiskusi langsung dengan Bupati Mimika. Saya melihat ada sistem yang luar biasa di sana. Pemerintah kabupaten dan provinsi bisa mengelola dana kontribusi dari Freeport yang langsung masuk dalam batang tubuh APBD. Ini perlu kita contoh,” tegas Longki.
Ia menyebut, berdasarkan penuturan Bupati Mimika, Johannes Rettob, total dana kontribusi dari PT Freeport Indonesia yang masuk ke daerah mencapai Rp1,5 triliun, baik untuk Kabupaten Mimika maupun Pemprov Papua Tengah. Dana tersebut disalurkan secara resmi melalui regulasi dari Kementerian Keuangan.
“Pak Bupati bahkan memanggil langsung Dinas Pendapatan untuk menjelaskan kepada saya. Saya lihat mekanisme ini sangat ideal. Harusnya, pola seperti ini tidak hanya diterapkan di Papua Tengah, tetapi juga di seluruh daerah penghasil tambang di Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah,” lanjutnya.
Longki pun menyinggung potensi besar sektor pertambangan di Sulteng seperti PT Citra Palu Minerals (CPM) dan kawasan industri Morowali (IMIP), yang menurutnya belum memberikan kontribusi fiskal yang sepadan dengan besarnya nilai ekspor yang dihasilkan.
“Kita di sini punya CPM, IMIP, dan lain-lain. Tapi apa sumbangsih nyata mereka bagi daerah? Pak Gubernur Anwar Hafid juga sudah menyuarakan bahwa dana bagi hasil hanya sekitar Rp200 miliar, padahal nilai ekspor dari sektor tambang bisa mencapai Rp500 triliun. Ini jelas tidak adil,” tegasnya.
Mantan Gubernur Sulteng dua periode itu juga menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah pusat yang dinilainya kurang peduli terhadap daerah penghasil tambang.
“Apakah harus ada kegaduhan dulu supaya diperhatikan? Jangan biarkan daerah penghasil tambang seperti Sulteng ini terus menanggung kerugian fiskal, sementara sumber daya alamnya terus dikeruk oleh korporasi besar,” ucap Longki dengan nada geram.
Di akhir penyampaiannya, Longki berharap Pemprov Sulteng segera mengambil langkah konkret, termasuk menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait agar keadilan fiskal dalam sektor tambang dapat segera terwujud di Sulawesi Tengah.
“Ini saatnya kita bangkit dan menuntut hak daerah secara proporsional. Jangan sampai potensi besar hanya jadi angka di atas kertas tanpa manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya. @(ags
