Oleh: Salihudin
Anggota ISEI Cabang Palu
Esai Kebangsaan Menyambut 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
Setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia mengenang kemerdekaan melalui pengibaran bendera, upacara, dan pidato-pidato kebangsaan. Namun, kemerdekaan sesungguhnya tidak hanya diterjemahkan melalui simbol dan seremoni. Ia juga tercermin dalam angka-angka anggaran negara.
Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita dapat membaca siapa yang dilindungi negara, sektor apa yang diprioritaskan, dari mana negara memperoleh penerimaan, serta kepada siapa hasil pembangunan didistribusikan.
Karena itu, APBN bukan sekadar dokumen akuntansi. APBN merupakan pernyataan politik, ekonomi, sekaligus moral sebuah negara.
Pada saat tulisan ini disusun, Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dijadwalkan disampaikan Presiden kepada DPR pada 14 Agustus 2026. Dokumen yang telah tersedia adalah hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR.
Dengan demikian, angka-angka yang dibahas dalam tulisan ini masih berupa rentang yang nantinya akan ditetapkan menjadi angka tunggal dalam Nota Keuangan. Kementerian Sekretariat Negara mencatat bahwa penyampaian Nota Keuangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian resmi peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Kesepakatan pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rata-rata Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,5–7,3 persen.
Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 70–95 dolar AS per barel. Lifting minyak ditargetkan 605–620 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas sebesar 951–990 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, defisit fiskal diarahkan sebesar 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Optimisme tersebut memiliki pijakan. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen dan inflasi Juli berada pada level 2,88 persen.
Namun, optimisme tidak boleh membuat kita lengah.
Posisi rupiah menjadi salah satu tantangan penting. JISDOR Bank Indonesia pada 11 Agustus mencapai Rp17.824 per dolar AS, setelah sempat menyentuh Rp18.037 pada 4 Agustus. Angka tersebut telah melampaui batas atas asumsi kurs RAPBN 2027.
Memang, asumsi APBN merupakan rata-rata tahunan dan bukan gambaran kurs spot harian. Namun, perkembangan tersebut menunjukkan beratnya tantangan menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi menuju minimal 5,8 persen.
APBN dalam Kerangka Teori
Ekonom Richard Musgrave menjelaskan tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Negara harus menyediakan barang dan layanan publik yang tidak cukup disediakan mekanisme pasar, memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan, serta menjaga perekonomian dari berbagai guncangan.
Sementara itu, pemikiran John Maynard Keynes mengajarkan bahwa belanja pemerintah dapat menjadi penggerak permintaan ketika konsumsi dan investasi swasta mengalami pelemahan.
Namun, teori tersebut tidak boleh dimaknai bahwa semakin besar belanja dan utang, maka semakin baik pula perekonomian.
Daya dorong APBN sangat bergantung pada kualitas belanja.
Belanja untuk pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur dasar, dan peningkatan produktivitas umumnya memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. Sebaliknya, belanja yang bocor, terlambat, tumpang tindih, atau sekadar memperbesar birokrasi hanya akan meninggalkan beban utang tanpa meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.
Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar APBN, tetapi seberapa efektif setiap rupiah uang negara menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Apa yang Baru dari APBN 2027?
Hal paling menarik dari rancangan APBN 2027 adalah keinginan untuk berlari lebih cepat dengan defisit yang lebih kecil.
APBN 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB. Bahkan, outlook defisit 2026 diperkirakan mencapai 2,85 persen.
Sementara itu, RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan hingga 6,5 persen dengan defisit maksimal 2,4 persen.
Jika outlook defisit 2026 tersebut benar-benar terjadi, pemerintah harus melakukan konsolidasi fiskal sedikitnya 0,45 poin persentase terhadap PDB, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Inilah ambisi sekaligus ketegangan terbesar APBN 2027.
Bagaimana ekonomi dapat tumbuh lebih cepat ketika ruang fiskal justru semakin diperketat?
Jawabannya tentu tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah. Pemerintah membutuhkan mesin pertumbuhan lain yang lebih kuat, terutama konsumsi masyarakat, investasi produktif, ekspor, industri pengolahan, dan peningkatan produktivitas.
Perubahan lainnya terlihat pada sisi pendapatan negara.
Pemerintah dan DPR meningkatkan batas bawah target pendapatan negara dari usulan awal 11,82 persen menjadi 12,01 persen terhadap PDB. Batas bawah penerimaan perpajakan juga dinaikkan dari 10,02 persen menjadi 10,16 persen terhadap PDB.
Pada saat yang sama, batas bawah belanja negara meningkat dari 13,62 persen menjadi 13,81 persen terhadap PDB, sementara rentang defisit tidak berubah.
Dokumen KEM-PPKF 2027 yang dimutakhirkan menunjukkan bahwa ruang belanja tambahan diharapkan terutama berasal dari perbaikan penerimaan negara, bukan semata-mata dari penambahan utang baru.
Ini merupakan arah yang sehat, sepanjang peningkatan penerimaan dilakukan secara adil dan tidak menekan kelompok masyarakat yang daya tahannya sudah terbatas.
Pertumbuhan Harus Berkualitas
Yang juga menonjol dalam rancangan APBN 2027 adalah upaya mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah dan DPR menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen, kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30–4,87 persen, dan rasio gini sebesar 0,362–0,367.
Proporsi pekerjaan formal bahkan ditargetkan meningkat dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen pada 2027.
Ini penting.
Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercatat dalam angka PDB. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih pasti, pendapatan yang lebih baik, daya beli yang meningkat, serta ketimpangan yang semakin kecil.
Sebuah negara tidak dapat disebut berhasil hanya karena ekonominya tumbuh. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?
Jika pertumbuhan hanya dinikmati sebagian kecil kelompok, sementara masyarakat luas menghadapi biaya hidup tinggi dan pekerjaan yang tidak pasti, maka pertumbuhan tersebut kehilangan makna sosialnya.
APBN Bukan Satu-Satunya Mesin Pembangunan
APBN 2027 juga semakin menempatkan kebijakan fiskal sebagai pengarah pembangunan, bukan satu-satunya mesin pertumbuhan.
Kebijakan fiskal akan disinergikan dengan kebijakan moneter, sektor keuangan, investasi swasta, dan Danantara.
Delapan klaster prioritas yang menjadi perhatian meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Arah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia ke depan membutuhkan orkestrasi kebijakan yang lebih terpadu.
Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dunia usaha harus mengambil peran lebih besar, lembaga keuangan harus menyediakan pembiayaan produktif, pemerintah daerah harus memperbaiki kualitas belanja, dan masyarakat harus memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang.
Antisipasi yang Dibutuhkan
Ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam menjalankan APBN 2027.
Pertama, target pertumbuhan tidak boleh terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Pertumbuhan 5,8–6,5 persen membutuhkan konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi produktif, industri yang mampu menyerap tenaga kerja, serta ekspor yang menghasilkan nilai tambah.
Hilirisasi juga harus berkembang lebih jauh dari sekadar pembangunan smelter.
Hilirisasi harus membangun rantai industri yang melibatkan pemasok lokal, tenaga kerja terampil, pusat riset, perguruan tinggi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelaku ekonomi daerah.
Indonesia tidak boleh berhenti pada tahap mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Kita harus bergerak menuju penguasaan teknologi, produksi barang bernilai tambah tinggi, dan penguatan industri nasional.
Kedua, pemerintah perlu menyiapkan skenario menghadapi pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga, dan gejolak harga minyak.
Fakta bahwa rupiah telah melampaui Rp17.500 per dolar AS menunjukkan bahwa risiko nilai tukar bukan lagi sekadar kemungkinan yang jauh.
Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor energi dan bahan baku, pembayaran utang luar negeri, serta beban subsidi. Sementara harga minyak hingga 95 dolar AS per barel berpotensi mempersempit ruang fiskal.
Karena itu, APBN perlu diuji dengan skenario kurs yang lebih lemah dari batas atas asumsi. Pemerintah juga perlu memiliki bantalan risiko yang memadai tanpa mengorbankan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan transfer ke daerah.
Ketiga, peningkatan penerimaan negara harus dilakukan secara adil.
Digitalisasi perpajakan, perluasan basis pajak, penertiban kebocoran, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu didahulukan daripada terus menekan kelompok menengah, UMKM, dan wajib pajak yang selama ini telah patuh.
Pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan.
Sebaliknya, manfaat pajak harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata, berkualitas, dan mudah diakses.
Masyarakat akan lebih mudah menerima kewajiban pajak apabila mereka dapat melihat secara langsung ke mana uang negara digunakan.
Sulteng dan Keadilan Fiskal
Bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah, ukuran keadilan APBN 2027 juga sangat sederhana.
Jangan sampai daerah menanggung kerusakan lingkungan dan biaya sosial, sementara sebagian besar nilai tambah justru dinikmati di tempat lain.
Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan menjadi salah satu wilayah penting dalam agenda hilirisasi nasional. Namun, pembangunan industri tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi atau nilai ekspor.
Pertanyaan yang harus diajukan adalah: seberapa besar manfaat hilirisasi yang benar-benar tinggal di daerah?
Transfer ke daerah, dana bagi hasil, pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, penguatan UMKM, serta pemulihan lingkungan harus menjadi bagian integral dari desain hilirisasi nasional.
Masyarakat daerah penghasil harus menjadi bagian dari rantai nilai, bukan sekadar menjadi penonton dari aktivitas ekonomi berskala besar.
Jika sumber daya alam dieksploitasi di daerah, maka nilai tambah, kesempatan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan manfaat ekonomi harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat.
Inilah salah satu bentuk keadilan fiskal yang harus diperjuangkan dalam negara kesatuan.
Kemerdekaan Fiskal dan Makna 81 Tahun Indonesia Merdeka
Pada usia 81 tahun, kemerdekaan fiskal tidak berarti negara tidak boleh berutang.
Kemerdekaan fiskal berarti negara mampu menentukan prioritasnya sendiri, memungut penerimaan secara adil, mengendalikan utang secara prudent, mengolah kekayaan alam di dalam negeri, serta memastikan hasil pembangunan sampai kepada rakyat.
Kemerdekaan fiskal juga berarti kemampuan negara menjaga ruang kebijakan ketika menghadapi krisis.
Karena itu, pertanyaan terpenting mengenai APBN 2027 bukan hanya apakah ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6,5 persen.
Pertanyaan yang lebih dalam adalah:
Apakah pertumbuhan tersebut akan membuat rakyat lebih merdeka dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketidakpastian hidup?
Apakah seorang anak dari keluarga miskin akan memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik?
Apakah pekerja akan memperoleh pekerjaan formal dengan penghasilan yang layak?
Apakah pelaku UMKM memiliki akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas?
Apakah daerah penghasil sumber daya alam memperoleh manfaat yang adil?
Dan apakah pembangunan hari ini tidak meninggalkan beban yang terlalu berat bagi generasi mendatang?
Di sanalah angka-angka dalam Nota Keuangan bertemu dengan cita-cita Proklamasi.
Sebab, pada akhirnya, APBN bukan hanya soal pendapatan, belanja, defisit, dan utang. APBN adalah instrumen untuk menerjemahkan kemerdekaan ke dalam kehidupan nyata.
Indonesia memang harus berlari lebih kencang.
Tetapi berlari lebih kencang dengan defisit lebih kecil membutuhkan disiplin fiskal, produktivitas yang lebih tinggi, penerimaan negara yang lebih kuat, investasi yang berkualitas, serta keberanian melakukan reformasi.
Dan yang paling penting, pertumbuhan harus tetap berpihak kepada rakyat.
Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan sekadar terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan ketidakpastian masa depan.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam kesejahteraan.
