Alasanews.com | SAMBAS – Urgensi rekonstruksi dan revitalisasi kawasan waterfront di sekitar Istana Alwatzikoebillah Sambas kembali mencuat. Proyek yang diharapkan menjadi wajah representatif peradaban Kesultanan Sambas itu kini dinilai terbengkalai tanpa kepastian progres yang jelas.(25/2)
Bagi masyarakat, istana bukan sekadar bangunan berarsitektur kayu khas Melayu. Ia merupakan simbol peradaban dan identitas historis Kesultanan Sambas yang pernah berjaya di pesisir utara Kalimantan Barat. Ketika pembangunan kawasan penunjang, khususnya Waterfront City, terhenti, yang terdampak bukan hanya aspek estetika, tetapi juga marwah budaya dan denyut ekonomi lokal.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah struktur pembangunan kawasan waterfront belum menunjukkan perkembangan signifikan. Proyek yang sempat digadang-gadang menjadi ikon baru wisata sejarah Sambas itu kini terkesan stagnan.
Warga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dan provinsi dalam menuntaskan proyek tersebut. Menurut mereka, mengulur waktu pembangunan sama saja dengan membiarkan simbol sejarah perlahan kehilangan daya tariknya.
“Menunda pembangunan Waterfront City adalah bentuk pengabaian terhadap akar sejarah. Rakyat Sambas tidak butuh janji di atas kertas, rakyat butuh melihat istana itu kembali megah sebagai simbol kedaulatan budaya kita,” ujar Gustian, warga Dalam Kaum yang akrab disapa Pak Tek, saat ditemui wartawan di kawasan istana.
Ia menambahkan, sejak proyek tersebut mangkrak, kunjungan wisatawan mengalami penurunan signifikan.
“Memang selama mangkrak pembangunan Waterfront City, kami melihat Istana Alwatzikoebillah Sambas kurang adem. Dulu sebelumnya ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam daerah, luar daerah, bahkan mancanegara,” tuturnya.
Bukan Sekadar Estetika, Tapi Penggerak Ekonomi
Secara strategis, revitalisasi kawasan waterfront bukan hanya soal memperindah tepian sungai. Kawasan itu memiliki potensi besar sebagai:
Magnet Pariwisata: Ikon visual yang kuat dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan internasional.
Pusat Edukasi Sejarah: Generasi muda membutuhkan ruang belajar kontekstual tentang sejarah Kesultanan Sambas.
Penggerak Ekonomi UMKM: Aktivitas wisata berdampak langsung pada pedagang kecil, pelaku usaha kuliner, dan jasa lokal.
Warga berharap pemerintah melihat proyek tersebut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan berbasis budaya, bukan sekadar proyek fisik jangka pendek.
Desakan Political Will
Gustian juga berharap pemerintah provinsi dan daerah segera mengambil langkah konkret.
“Kami berharap pihak provinsi beserta daerah agar segera mengatasi kondisi terpuruk terkait pembangunan Waterfront, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tidak lama lagi,” ungkapnya.
Seorang pengunjung lain yang turut menyampaikan kekecewaan serupa.
“Saya bukan orang politik, cuma masyarakat kecil. Jangan pembangunan Waterfront cuma dijadikan janji politik. Apalagi sebelum terpilih, Pak Gubernur pernah berjanji akan membangun Waterfront City. Ini sudah hampir dua tahun tidak ada bayangan sama sekali, gelap gulita,” ujarnya di lokasi yang sama.
Secara normatif, pembangunan kawasan strategis berbasis warisan budaya sejalan dengan amanat pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, revitalisasi waterfront Istana Alwatzikoebillah bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional dalam menjaga identitas dan warisan sejarah.
Kini publik menunggu langkah konkret. Apakah proyek ini akan kembali menjadi prioritas pembangunan daerah, atau tetap terhenti dalam bayang-bayang janji politik?
Masyarakat Sambas berharap jawabannya segera terlihat dalam bentuk kerja nyata, bukan sekadar narasi perencanaan.
Sumber : Samsul Hidayat
Red/gun*
