Alasannews.com | Sanggau, Kalbar – Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 64.785.08 Bodok kembali menjadi sorotan masyarakat. SPBU yang berada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau itu diduga melayani pembelian BBM menggunakan jerigen dan drum dalam jumlah besar, sementara masyarakat umum justru mengaku mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi,(15/3).
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga yang menilai praktik pengisian BBM dengan wadah besar berpotensi mengganggu distribusi BBM subsidi bagi masyarakat kecil.
Salah seorang warga Kabupaten Sanggau yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kondisi tersebut sangat meresahkan, terutama ketika masyarakat sedang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.
“Masyarakat lagi susah-susahnya mendapatkan BBM subsidi, tapi pembeli yang menggunakan jerigen maupun drum justru terlihat mudah memperoleh pertalite dan solar. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak, ” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk diperjualbelikan kembali oleh pihak-pihak tertentu yang membeli dalam jumlah besar.
Ia menduga adanya pihak ketiga yang membeli BBM dalam skala besar untuk kepentingan tertentu, sehingga memicu keuntungan besar bagi oknum tertentu. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat yang hanya membeli BBM dalam jumlah kecil untuk kebutuhan kendaraan pribadi maupun usaha kecil.
“Jangan mentang-mentang pihak ketiga membeli dengan harga tinggi dan dalam jumlah besar lalu diutamakan. Kami yang membeli sedikit justru sering kehabisan. BBM subsidi itu seharusnya untuk masyarakat kecil, bukan untuk spekulan, ” tegasnya.
Warga juga menilai, jika praktik yang diduga sebagai penyimpangan distribusi BBM subsidi itu terus dibiarkan, maka potensi kelangkaan BBM di wilayah tersebut akan semakin besar.
Masyarakat berharap pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dapat segera melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi.
“Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun aparat kepolisian, maka kelangkaan BBM bisa terjadi di banyak SPBU,” tambahnya.
Secara regulasi, distribusi BBM subsidi di Indonesia diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta perusahaan penyalur resmi Pertamina, yang menetapkan bahwa BBM bersubsidi harus disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Penggunaan jerigen atau drum untuk pembelian BBM subsidi pada umumnya memerlukan rekomendasi atau surat keterangan dari instansi terkait. Tanpa dokumen tersebut, aktivitas pengisian BBM dalam jumlah besar berpotensi melanggar ketentuan distribusi.
Selain itu, penyalahgunaan BBM subsidi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan dalam pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi.
Warga Minta Pengawasan Ketat
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM di SPBU, khususnya yang menyalurkan BBM bersubsidi.
Mereka berharap apabila terbukti terdapat praktik yang melanggar ketentuan, maka pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Siapa pun yang menjual BBM subsidi kepada pihak ketiga untuk kepentingan bisnis harus diproses hukum. Jangan menunggu kelangkaan terjadi baru bertindak, ” tutup warga tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik penjualan BBM menggunakan jerigen dan drum tersebut.
Sumber: Tim-Liputan/Warga
Red/gun*
