PALU, ALASANnews.com.— Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi legislatif daerah dalam mengawal implementasi program Asta Cita di tingkat lokal. Hal ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar di Lembah Tidar, Magelang, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kompleks Akademi Militer tersebut diikuti oleh 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Kehadiran Presiden bertujuan menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuatan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sangat ditentukan oleh integritas dan kinerja pimpinan daerah. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjalankan amanah sebagai abdi negara dengan penuh tanggung jawab dan semangat patriotisme.
“Sebagai anak bangsa, sebagai patriot, saya datang ke sini menjumpai saudara-saudara dengan satu pra-anggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” tegas Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran keuangan daerah. Pimpinan DPRD diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Rico Djanggola menyatakan kesiapan DPRD Kota Palu untuk menerjemahkan semangat profesionalisme dan integritas dalam setiap fungsi kelembagaan, baik legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Ini menjadi pedoman penting bagi kami untuk terus solid dan fokus pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif di daerah. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan program strategis nasional dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kota Palu.
Ia menambahkan, DPRD Kota Palu akan terus mendorong kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan KPPD ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi guna memperkuat kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif.
Sumber: Humas Sekretariat DPRD Kota Palu
