ALASANnews.Kepri | Aksi massa para unjuk rasa pada 13 Desember 2021 menjadi hal yang Kontroversial di ruang publik, Mengutip komentar salah satu anggota grup WhatsApp Kawal Ekonomi Kepri, menjadi polemik dan pertanyaan natizen Gubernur melawan buruh real apa drama ? , Selasa 14/12/2021.
Sehingga menimbulkan beberapa hal pertanyaan, dari mana uang serikat buruh/pekerja untuk gerakkan manusia sebanyak itu lebih dari sekali. Di tambah biaya orasi, makan minum , papan bunga, spanduk, sewa mobil, uang saku.dan lain lain tanya salah satu natizen.
Darimana ? Dari siapa ?
Omong kosong jika ada yang bilang mereka tidak ada honor dari kegiatan itu.lebih lanjut.
Semua kita harus normal. Pro kontra biasa, tapi harus sadar dengan akal sehat.
Kasasi itu proses hukum, hak semua golongan.
Kenapa itu alasan demo ?
Tidak masuk akal sehat.sambung natizen tersebut lagi.
Kalau mau demo besar besaran tiap hari, di stadion tumenggung aja, jadi tidak semua perempatan jalan diganggu mereka.
Tadi pagi saya mengalami kejebak macet.
FKPD harusnya saling support untuk masyarakat.
Tempat demo itu di stadion.
Jika saya pak gub, saya tidak akan mundur selangkah pun. Kecuali putusan kasasi sudah tidak berpihak, ya lakukanlah perintah putusan.
Setiap pemimpi ingin masyarakatnya makmur dan sejahtera, namun kondisi yang tidak mendukung sehingga menimbulkan kegaduhan, dalam hal ini masyarakat banyak jangan sampai terprovokasi yang bisa memecah belah kita, membangun Kepri perlu dukungan semua komponen pihak masyarakat kerena Kepri Rumah Kita. ungkap Braga pengamat kebijakan publik Kepri.
Menarik untuk diskusi. Karena gubernur Kepri melawan buruh jika berkepanjangan tentu akan berdampak pada ekonomi dan investasi.
Saya pribadi tidak mendukung siapa siapa ,jelas Braga
Saya mencoba proporsional dalam hal kasus ini.sambung Braga.
Dalam hal demo yang berkepanjangan, Saya jelas tidak setuju, karena sudah sangat mengganggu masyarakat umum. Ingat hak dan kewajiban , demo silahkan , tapi ingat hak orang lain. Pengguna.jalan umum, kata Braga.
Terkait anggaran demo, serikat buruh harus menjelaskan, darimana sumber dananya.
"Terkait kasus ranah hukum., setahu saya.
Blunder buat gubernur."
Karena UMP 2021 masih dalam ranah hukum. Seharusnya ump 2022 tidak disahkan. Inj jelas tim gubernur kurang memahami persoalan. atau ini juga drama.
PTUN sudah membatalkan keputusan gubernur 2020.
Gubernur juga harus transparan anggaran soal banding dan kasasi. berapa anggaran APBD yang digunakan.ungkap Braga.
"Seharusnya semua pihak terkait duduk bersama, jika ada masalah. karena kalian yang bermasalah masyarakat juga yang jadi korban."
Seharusnya pemerintah pusat juga atensi kasus ini, jangan ada pembiaran kecuali kasus gubernur Kepri melawan buruh adalah DRAMA sesuai kata salah satu anggota grup WhatsApp Kawal Ekonomi Kepri.tutup Braga.
Red/Jul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar